Ketua DPR Aceh Mintak Kepada Pihak Pengelola KEK Arun Prioritas Tenaga Kerja Warga Aceh
BeritaNasional.id, Lhokseumawe — Ketua DPRA Saiful Bahri (Pon Yahya) meminta pihak terkait yang turut serta dalam pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun agar menyerap tenaga kerja Aceh dalam upaya mengurangi pengangguran di provinsi itu. Hal tersebut disampaikan kader Partai Aceh itu saat menggelar pertemuan dengan pengelola KEK Arun, di Aula PT PIM Aceh Utara, Senin, (24/10/2022).
Pon Yahya hadir bersama Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki itu menyebutkan, hingga saat ini begitu banyak warga Aceh yang bersusah-payah mencari kerja dengan menjadi TKI di negeri orang lantaran minimnya lapangan kerja di Aceh.
Pon Yahya mengaku miris dengan kenyataan bahwa KEK Arun sejauh ini belum mampu menyerap tenaga kerja sebagaimana yang diharapkan terkait kehadiran KEK itu sendiri.
“Saya miris, katanya sudah sejak 2018 KEK Arun ini diresmikan, namun hingga saat ini belum bisa menyerap tenaga kerja secara maksimal. Operasionalnya pun belum, masih sebatas cerita. Jadi,
saya sepakat dengan Pak Gubernur, apa yang sudah bisa ditindaklanjuti maka segera dikerjakan. Karena salah satu upaya mengurangi angka kemiskinan tentu saja dengan membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya,” pungkas Pon Yahya.
Pon Yahya bersama Pj Gubernur pada kesempatan itu juga meninjau areal KEK Arun dan mendengarkan pemaparan dari PT PIM dan sejumlah pihak terkait lainnya di lokasi itu.
Sementara itu, PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) disebut akan memproduksi pupuk jenis NPK dan diluncurkan pada Desember 2022, dengan target produksi 500 ribu ton per tahun di KEK Arun.
Hal tersebut disampaikan oleh Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki, usai meninjau areal KEK bersama Pon Yahya dan pihak PT PIM.
“Sesuai penjelasan dari PT PIM tadi, pada Desember nanti, pupuk NPK sudah mulai produksi, dengan kapasitas produksi 500 ribu ton per tahun. Yang sebahagian besarnya akan difokuskan untuk memenuhi kebutuhan subsidi dan ekspor. Kita semua tentu berharap agar Aceh maju dan rakyatnya sejahtera. Untuk itu, dukungan dari masyarakat tentu sangat diperlukan, termasuk teman-teman media,” ujar Pj Gubernur.
Sementara terkait operasional KEK Arun, Pj Gubernur menjelaskan, masih ada sejumlah persoalan yang belum selesai hingga saat ini. “Saya mendengar bahwa penyertaan dari saham PT Pelindo dengan Pertamina belum. Namun saat ini sudah di bahas,” ujar Gubernur.
Kemudian, sambung Pj Gubernur, kita juga telah meminta bantuan PT PIM dan PT PEMA agar lahan mana yang bisa dimanfaatkan, karena di KEK ini kan adalah lahan milik PEMA, ada lahan milik Pertamina, ada juga milik PT Arun.
“Agar semua ada kejelasan, maka PT PEMA harus segera memetakan agar komoditi wilayah bisa memanfaatkan lahan di KEK. Saya juga sudah bertemu dengan PT PIM untuk mengetahui bagaimana rencana aksinya, harus ada tenggat waktunya, jika tidak ya akan terus seperti ini. Sudah 4 tahun kita hanya meninjau, rapat, rapat dan rapat,” kata Pj Gubernur.
Agar ada tahapan yang jelas, Pj Gubernur menyarankan agar PT PIM mengundang para bupati dan wali kota di sekitar KEK ini, mulai dari Bener Meriah hingga ke wilayah ini. Mana yang bisa dimanfaatkan pelabuhan itu.
Pj Gubernur mengungkapkan, di KEK Arun ada sekitar 2.600 hektar lahan yang tersedia. Dari jumlah tersebut, 1.600 di antaranya dimiliki oleh Elman. “Saat ini sedang disepakati agar kawasan ini benar-benar jadi KEK. Saat ini semua sudah berkoordinasi untuk membicarakan kesepakatan-kesepakatan yang harus dilakukan.”
“Sudah sejak 2018 diresmikan namun hingga saat ini belum berjalan. Tadi dalam pemaparan, Pj Bupati Aceh Utara Azwardi Abdullah juga mengharapkan kejelasan terkait dimana lahan yang bisa digunakan sebagai gudang kopi beras dan komoditi lainnya.
