BeritaNasional.ID, BANDUNG JABAR – Bertepatan dengan kegiatan Pengukuhan Pengurus JMSI Provinsi Jawa Barat Periode 2020-2025, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri yang menjadi Keynote Speaker dalam acara tersebut mengungkapkan harapannya kepada awak media untuk terlibat dalam pemberantasan korupsi.
Hal itu diungkapkan Firli saat menjadi keynote speaker dalam Pengukuhan Pengurus Daerah Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Provinsi Jawa Barat 2020-2025, di Hotel Horison, Bandung, Jumat (21/1).
Peran media, menurutnya sangat penting dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Salah satu contohnya, lanjut dia, para pewarta dapat mengambil slot tulisan pendidikan masyarakat tentang korupsi. Bahkan, Firli menambahkan, media juga bisa menemukan sistem yang ada di seluruh kamar-kamar kekuasaan.
“Tidak hanya sekadar distribusi informasi dan memuat kemerdekaan, tapi peran media di dalam KPK juga sangat penting. Media dapat mengambil sistem-sistem ruang seirama dengan korupsi, silahkan ditulis lalu sampaikan ke kami,” jelasnya.
Tujuannya, menurut dia, tidak lain untuk perbaikan sistem. Firli mengatakan sesungguhnya korupsi itu tidak hanya disebabkan faktor internal, keserakahan, kesempatan, dan kekuasaan tapi juga disebabkan karena sistem.
Menurutnya, kebanyakan korupsi itu disebabkan karena gagal, buruk dan lemahnya sistem. Dari hasil tulisan yang dimuat ini dapat menemukan sistem yang buruk dan gagal itu.
Pada Hari Anti Korupsi Sedunia 9 Desember 2021 lalu, KPK membuat satu gagasan terkait orkestrasi pemberantasan korupsi.
“Sebab pemberantasan korupsi tidak akan mungkin hanya dilakukan KPK atau hanya satu lembaga saja. Namun, semua pihak harus terlibat dalam orkestrasi pemberantasan korupsi. Kita akan masuk ke dalam kamar legislatif, eksekutif, partai politik dan lainnya,” terangnya.
Bahkan, Firli juga mengusulkan media seharusnya ikut dalam pengesahan rencana anggaran dan pendapatan daerah yang dibahas oleh legislatif.
“Dalam penyusunan APBD, APBN, penempatan program, pengesahan anggaran, jumlah penyusunan regulasi yang akan berdampak pada rakyat harus bebas dari korupsi. Sanggupkah rekan rekan membantu hal itu,” tanyanya.
Selain itu menurutnya media juga harus masuk pada kekuasaan eksekutif untuk mengetahui postur APBD.
“Jika ini bisa dilaksanakan maka setiap rupiah itu harus dimanfaatkan untuk pembangunan nasional dan kesehatan rakyat serta tidak boleh dikorupsi,” kata dia lagi.
Demikian halnya di dalam partai politik tidak boleh ada praktek korupsi, suap menyuap, tansaksional baik dalam pemilihan ketua dan lainnya. Karena jika itu terjadi, maka akan lahir embrio yang dikorupsi.
“Kita minta partai politik tidak mengusung calon dengan cara transaksional,” tandasnya. (JG)
