Beritanasional.id, Bogor – Bertempat di Taman Ekspersi Sempur yang asri, Komisi X lakukan Kunjungan Spesifik Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah Kota Bogor. Rombongan dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi X Ibu Dr. Ir. Hj Hetifah dari Fraksi Golkar. (Selasa, 08/12/2020).
Menyertai Ibu Hetifah, hadir Anggota Komisi X dari berbagai Fraksi, Prof. Tengku Djohar Arifin (F-Gerindra), Prof. Zainuddin Maliki (F-PAN), Hj. Sakinah Aljufri (F-PKS), Putra Nababan (F-PDIP), H. Muh. Nur Purnamasidi (F-Golkar), Ratih Megasari Singkaru (F-Nasdem), Bramantyo Suwondo (F-PD), Martina (F-Gerindra) dan Andi Muawiyah Ramly dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), serta Staf Ahli Komisi X, TVParlemen dan Pemberitaan Media Sosial DPR RI.
Kunsfik ini, sebagaimana disampaikan oleh Dr. Hj. Hetifah dilatarbelakangi maraknya Pandemi Covid-19 telah merubah cara kerja manusia, tidak sebagaimana biasanya. Dunia pendidikan menjadi salah satu sektor yang terdampak serius. Proses belajar mengajar yang biasanya dilakukan dengan tatap muka sekarang dilakukan dengan daring atau jarak jauh. Hal ini tentu sebagai bentuk penyesuaian aktivitas berdasarkan kebijakan protokol kesehatan Covid-19 salah satunya physical distancing.
Selain kebijakan Pemerintah yang memangkas anggaran Kemendikbud yang semula Rp. 75,70 triliun menjadi Rp. 70,72 triliun, Kemendikbud telah menerapkan kebijakan belajar dari rumah (Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)/Belajar Dari Rumah (BDR) sejak akhir Maret 2020.
Kemendikbud RI sendiri menyatakan bahwa sebagian besar satuan pendidikan telah melaksanakan Pembelajaran Jarak Jauh. Meski kenyataannya sebagian besar lembaga pendidikan belum semua siap menggunakan skema PJJ.
Anggota Komisi X diterima oleh Walikota Bogor Bima Arya dan Jajaran Pemkot. Hadir Pak Fahmi Kadis Pendidikan, Bapak Agus dari Komite Sekolah, Pak Usman dari PGRI, Wakil Kemenag Kota Bogor Pak Taufik dan Pak Dedy Ketua Dewan Pendidikan, serta Dr. Purwadi Sutanto, Direktur Sekolah Menengah Atas Kemendikbud.
Dalam kesempatan ini, Walikota Bogor, Bima Arya dengan antusias menyampaikan bahwa untuk PJJ di kota Bogor, pemerintah daerah sejak awal pemberlakuan PJJ ini, dengan penyediaan Infrastruktur misalnya penyediaan Wifi di 700 tempat kerjasama dengan funding dan dukungan peduli pendidikan dari Gerakan Jabar Bergerak (BJB). Selain itu, perhatian Pemkot pada Konten pembelajaran, karena bukan saja anak didik yang mengalami situasi baru, tapi juga pengajar perlu pula mendapat perbantuan, berupa panduan PJJ dan tersedianya platform kelas pintar. Hal ketiga yang dilakukan di Kota Bogor adalah mengaktifkan Dasa Wisma di kecamatan berupa inisiatif terbentuknya kelompok belajar outdoor, semua ini tentu tidak terlepas dari kendala, di ataranya ditemukan banyak keluarga beserta putra putrinya tidak memiliki smartphone, atau bahkan pembelajaran jarak jauh pakai WA. Ujar Pak Bima.
Sedang masukan dari pemangku kepentingan yang hadir rata-rata mengusulkan agar ada pertimbangan lebih konprehensif pembukaan belajar tatap muka pada Januari 2021. Bahkan adanya desakan agar prioritas vaksinisasi nantinya ditujukan kepada tenaga kependidikan khususnya untuk para guru.
Berbagai masukan dari stakeholder ini menjadi bekal untuk disampaikan ke Mas Menteri Nadiem dan Kementerian terkait. Apalagi, dalam pendalaman Kunsfik, para anggota Komisi X menyampaikan apresiasi atas upaya yang telah dilakukan Pemkota Bogor.
Andi Muawiyah Ramly, salah seorang Anggota Komisi X Dapil Sulsel II Fraksi PKB, menyampaikan bahwa masukan dari Pemkot Bogor akan menjadi studi perbandingan bagi anggota Komisi X, yang minggu kedua Desember 2020 akan Reses ke Dapil masing-masing. Tentu tiap daerah mengalami pengalaman yang kurang lebih sama dengan PJJ Kota Bogor. (Hendro)
