Lapangan Kerja Hingga Disparitas Upah, Jadi PR Penting Presiden Selanjutnya

BeritaNasional.ID, JAKARTA — Isu ketenagakerjaan menjadi salah satu tema yang akan diangkat dalam debat capres terakhir pada Minggu (4/2/2024). Masalah penciptaan lapangan kerja hingga disparitas upah tenaga kerja menjadi sederet pekerjaan rumah yang perlu disoroti oleh para calon pengganti Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bob Azam mengatakan bahwa terdapat sekitar 3 juta orang pencari kerja baru yang masuk ke dalam pasar tenaga kerja setiap tahunnya dan pada saat yang bersamaan ada 350.000 orang yang kehilangan pekerjaan.

“Menciptakan pekerjaan yang berkualitas juga penting untuk memberikan pekerjaan kepada masyarakat terdidik,” pungkasnya kepada media, Kamis (2/2/2024).

Bob juga berharap ketiga Calon Presiden (Capres) dapat menyampaikan gagasannya mengenai persoalan disparitas upah tenaga kerja antarprovinsi yang berbeda jauh, serta cara mengatasi dan mengantisipasi terhadap otomatisasi dan ekonomi hijau ke depan.

Selain itu, ekosistem ketenagakerjaan seperti pasar tenaga kerja yang rigid dan produktivitas yang rendah, serta kualitas sumber daya manusia juga diharapkan dapat dibahas dalam debat capres terakhir ini. “Intinya, bagaimana pekerjaan ketenagakerjaan menjadi kunci indikator keberhasilan capres cawapres,” ujarnya.

Senada, Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai pemerintahan selanjutnya perlu menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia. Menurutnya, investasi yang selama ini masuk ke Indonesia lebih banyak menyasar pada sektor padat modal sehingga penyerapan tenaga kerja minim.

“Kita maunya industri padat karya sehingga dapat menciptakan penyerapan kerja yang banyak,” kata Trubus kepada media, Jumat (2/2/2024).

Penyerapan kerja yang tinggi, lanjut Trubus, dapat mengatasi persoalan kemiskinan. Dengan banyaknya tenaga kerja yang terserap, pemerintah tidak perlu lagi menggelontorkan bantuan sosial (bansos) untuk menjaga daya beli masyarakat.

“Bansos ada cuma untuk pengaman sosial, bukan jor-joran seperti sekarang. Masyarakat miskin itu kan karena nggak ada lapangan pekerjaan,” ujarnya.

Dia juga mengharapkan investasi yang masuk ke Indonesia lebih menyasar industri manufaktur, bukan ke industri jasa. Selain penyerapan tenaga kerja yang rendah, industri jasa juga sangat rentan terhadap perubahan situasi, baik regional maupun global. Jika pemerintah tidak menyikapi serius masalah ini, dia menyebut, Indonesia akan berisiko mengalami ledakan pengangguran.

Selain itu, tingkat inflasi akan terus bergerak turun lantaran daya beli masyarakat anjlok. Ini juga berimbas pada turunnya penerimaan pajak dan pertumbuhan ekonomi.

Harapan Buruh

Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) mengharapkan para calon presiden dapat menyampaikan gagasannya terkait revisi Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan hingga persoalan kecelakaan dan keselamatan kerja (K3) dalam debat terakhir besok.

Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban mengatakan, UU Cipta Kerja telah membuat para buruh tidak nyaman dalam bekerja lantaran kontrak yang berkepanjangan hingga aturan pengupahan yang dinilai tidak adil. “Kalau nggak berani, apa alasan kami mendukung paslon ini jika tidak berani bicara isu ini, dan itu harus dilaksanakan jika terpilih nanti,” kata Elly kepada Bisnis.

Kedua adalah mengenai K3 mengingat beberapa tahun terakhir banyak terjadi insiden kecelakaan yang terjadi seperti kebakaran pabrik hingga memakan korban jiwa. Kecelakaan yang kerap terjadi ini, kata dia, menunjukkan bahwa tidak ada implementasi K3 dan kesadaran dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Indonesia.

Ketiga, jaminan sosial. Elly mengharapkan cakupan jaminan sosial dapat diperluas untuk pekerja informal, termasuk migran, disabilitas, pedagang di digital platform, ojek online, dan pekerjaan yang tidak masuk dalam regulasi ketenagakerjaan saat ini.

Selanjutnya adalah pengawasan ketenagakerjaan dan penciptaan lapangan kerja. Tidak lupa juga, bagaimana upaya tiap capres agar isu pengupahan tidak menjadi polemik setiap tahunnya.

Isu lainnya yang diharapkan dibahas dalam debat tersebut yakni mengenai nasib pekerja yang terdampak oleh transisi energi. “Itu kan juga mengganggu para pekerja di pertambangan karena bagaimana akses mereka ke pekerjaan yang baru jika nanti pertambangan itu ditutup, itu juga masih urgent sekali yang harus dipikirkan oleh pemerintah,” ujarnya.

Visi dan Misi Capres

Sebelumnya, ketiga pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden telah menuangkan janji-janji politiknya dalam dokumen visi dan misi, termasuk soal isu ketenagakerjaan.

1. Visi Misi Anies-Muhaimi

Dalam hal ketenagakerjaan, pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin) berkomitmen untuk menciptakan lapangan kerja berkualitas. Secara terperinci, paslon nomor 01 ini menargetkan penciptaan minimal 15 juta lapangan pekerjaan baru, termasuk green jobs jika berhasil keluar sebagai pemenang dalam Pilpres 2024.

Selain itu, paslon ini juga berjanji menciptakan lapangan kerja berkualitas di seluruh sektor, termasuk di sektor industri manufaktur, melakukan pemetaan kebutuhan tenaga kerja di masa mendatang, serta menyiapkan suplai tenaga kerja yang sesuai.

Keduanya juga berencana untuk membentuk Skill Development Fund. Nantinya, Skill Development Fund ini berada dibawah Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bekerja sama dengan asosiasi industri. Ini bertujuan untuk mempercepat pelatihan kerja dan mengembangkan profesi dan bisnis.

Selanjutnya, mereka berkomitmen untuk menaikkan batas Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN). TKDN diharapkan dapat mendorong industri komponen lokal dalam membangun lapangan kerja berkualitas melalui pelibatan dunia usaha.

Dalam dokumen janji politiknya, Anies juga berjanji untuk menegakkan peraturan ketenagakerjaan, utamanya peran tenaga kerja asing.

“….termasuk dengan memberantas TKA ilegal,” tulis Anies dalam dokumen janji politiknya.

Pihaknya juga memastikan agar setiap proyek yang dijalankan pemerintah melibatkan tenaga kerja lokal, dengan pendekatan padat karya untuk program tertentu, serta memberikan dukungan permodalan bagi wirausahawan muda guna menekan tingkat pengangguran terbuka.

Paslon 01 juga menyelipkan agenda khusus bagi pekerja migran Indonesia (PMI). Dengan mengusung tema PMI terlindungi dan sejahtera, terdapat 8 janji yang disampaikan keduanya, diantaranya pembekalan kepada PMI, memperbanyak jumlah pekerja migran terampil, hingga perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia di luar negeri.

2. Visi Misi Prabowo-Gibran

Pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam program kerjanya berkomitmen mendorong kewirausahaan untuk menciptakan lapangan kerja yang berkualitas.

Untuk mencapai komitmen tersebut, paslon 02 akan mendorong perusahaan menempatkan angkatan kerja berusia 18-24 tahun sebagai karyawan tetap, melalui subsidi premi asuransi bagi pekerja selama 12 bulan.

Keduanya juga berkomitmen untuk menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya dengan mengutamakan tenaga kerja dalam negeri. Cara ini diharapkan dapat mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia.

Selain itu, Prabowo-Gibran berjanji untuk melindungi tenaga kerja lokal dengan memperketat masuknya tenaga kerja asing (TKA) melalui pembentukan Satgas Pengawasan TKA.

Prabowo-Gibran juga berencana untuk mengembangkan sistem pembiayaan alternatif UMKM, melalui digitalisasi keuangan, serta program pembiayaan ultra mikro (UMi) jika memenangkan Pilpres 2024.

Dalam menguatkan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas, keduanya berkomitmen untuk mendorong perusahaan-perusahaan swasta dan BUMN untuk memberikan kuota lowongan pekerjaan bagi penyandang disabilitas.

“Memperbaiki sistem outsourcing sesuai dengan amanat Undang–Undang No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan,” tulis Prabowo dalam dokumen janji politiknya.

3. Visi Misi Ganjar-Mahfud

Sementara itu, dalam mempercepat pemerataan pembangunan ekonomi, pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md berkomitmen untuk membuat buruh bahagia dan sejahtera. Adapun, cara keduanya yakni dengan meningkatkan kesejahteraan buruh dan pekerja, melalui kesempatan kerja yang produktif, pekerjaan yang layak, serta perlindungan ketenagakerjaan.

Selain itu, keduanya berencana membentuk program kesejahteraan opsional berupa pekerjaan ringan dan sederhana bagi lansia yang masih ingin bekerja. Kepada perempuan yang bekerja di seluruh bidang, Ganjar berencana untuk memperkuat posisi perempuan dalam relasi kerja dan menambah cuti melahirkan bagi ibu dan ayah dengan upah dan tunjangan tetap 100%.

Lalu, untuk mempercepat pembangunan ekonomi berdikari berbasis pengetahuan dan nilai tambah, keduanya ingin menjadikan ekonomi Indonesia unggul dan berdaya saing. Salah satu cara yang ditempuh di antaranya dengan memastikan penyerapan angkatan kerja baru setiap tahun, dan mengurangi jumlah pengangguran hingga mencapai tingkat penyerapan tenaga kerja optimal agar semua rakyat cepat mendapatkan kerja.

Paslon Ganjar-Mahfud juga menargetkan 17 juta lapangan kerja baru. Ganjar yang merupakan mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga berkomitmen menjadikan aparat sipil negara (ASN) dengan menjamin adanya sistem kerja yang jelas, kenaikan jabatan yang transparan akuntabel, remunerasi yang konkret, dan sistem pindah yang padu padan bagi ASN, serta memastikan pelayanan prima ASN.

Pihaknya juga berencana untuk menyediakan layanan konseling psikologis untuk mengatasi tekanan pekerjaan untuk profesi polisi. (Ay/BERNAS)