Polman Sulbar .Berita Nasional.ID — Kesatuan Pelajar Pitu Ulunna Salu (KPM-PUS) Cabang Polewali Mandar dan Lintas Kerjasama Antar Lembaga (Lingkar) gelar diskusi publik bedah dana Desa.
Diskusi terbuka ini dihadiri oleh Koordinator Wilayah Pendamping Desa Sayuti Idris Mareppa, Dosen Stisip Polman Muh. Sukri, Lembaga Advokasi Masyarakat Desa (Lamdes) Januar yang bertindak sebagai pemateri dan Muh Patman, dalam kegiatan diskusi yang digelar di Cafe Indah Alun-alun Polewali. Jum’at 15 Maret.
Dikusi tersebut diikuti oleh sejumlah Mahasiswa di Polman. Ketua Amperak Erwin Harianto sekaligus selaku moderator mengatakan, discusi ini membahas tentang regulasi keberadaan pendamping Desa serta banyaknya pelanggaran penggunaan dana Desa khususnya di Polman, bahkan menurutnya masih ada Kades yang mengelola sendiri dana desanya.
“tadi sudah dijelaskan oleh Korwil Pendamping Desa untuk wilayah Sulbar jika keberadaan pendamping Desa tidak diperkuat dengan regulasi dilapangan dimana Pendamping Desa hanya bisa memberikan saran” terang Erwin Arianto.
Lanjutnya, hasil diskusi akan di sampaikan ke Dinas PMD. Ia juga menyampaikan, sebenarnya Pemerintah Polman dalam hal ini PMD diharapkan hadir dalam kegiatan diskusi namun tidak ada yang hadir.
Ditempat yang sama, Korwil Pendamping Desa Wilayah Sulbar Sayuti Idris menyampaikan ia hadir untuk memberikan penjelasan terkait peran pendamping Desa, “pendamping desa ini tidak mempunyai hak untuk membuat keputusan karena semua pengambilan keputusan tetap ada sama Kepala Desa dan pendamping hanya memberikan saran baik diminta ataupun tidak” jelasnya.
Sementara itu, Ketua KPM PUS Andi Irfan mengatakan, Mahasiswa dan pemuda akan turut mengawal program pembangunan di Desa untuk memastikan dana Desa benar-benar digunakan sesuai peruntukannnya. Ia juga meminta agar pengelolaan dana Desa tidak dikelola oleh Kepala Desa seorang.
“Kita juga akan bangun komunikasi keseluruh desa yg ada di polman agar supaya lebih transparan dalam pengelolaan anggaran” ujar Andi Irfan.
