Mahasiswa Ingatkan Pemerintah, Sekda Siap Jalankan Tuntutannya
BeritaNasional.ID, BONDOWOSO JATIM – Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam PK PMII RBA Universitas At Taqwa menggelar demonstrasi di depan Kantor Pemerintah Kabupaten, Jumat (12/6/2026).
Para demonstran menagih janji politik Bupati dan Wakil Bupati saat kampanye Pilkada 2024 yang akan membebaskan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi masyarakat miskin ekstrem atau kelompok Desil 1.
Dalam demo, mahasiswa membawa poster yang membuly pemerintah. Diantaranya bertuliskan “Kampanye selesai, janji ikut selesai”, “Buktikan janji itu, jangan jadi pengkhianat”, hingga “Jangan jadikan rakyat kecil sebagai alat elektoral”.
Mahasiswa yang berdemo tidak hanya membawa poster sebagai kritik, tapi juga melakukan teatrikal yang menggambarkan situasi saat masa kampanye dan harapan masyarakat terhadap janji politik yang disampaikan.
Untuk menghindari kericuhan, pengamanan dilakukan oleh TNI, Polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan pihak terkait. Pantauan BeritaNasional.ID, walaupun kritikan tajam dilontarkan demonstran, kondisi tetap terkendali.
Koordinator aksi, Rifky Gimnastiar, mengatakan, kami hanya mengingatkan pemerintah agar jangan melupakan janji politiknya yang akan membebaskan PBB bagi masyarakat paling rentan, termasuk anak yatim, janda, dan warga miskin ekstrem yang masuk kategori desil 1.
“Kami bersama teman-teman melakukan demo, karena ternyata sampai saat ini janji politiknya tidak ditepati. Mereka yang dijanjikan bebas pajak masih tetap ditagih pajaknya oleh petugas,” kata Rifky.
Menanggapi tuntutan tersebut, Sekretaris Daerah Bondowoso, Fathor Rozi, mengatakan, aspirasi mahasiswa menjadi pengingat atas komitmen politik yang pernah dijanjikan. Tuntutannya akan kami penuhi
“Pemkab saat ini masih melakukan proses verifikasi dan validasi terhadap data masyarakat desil 1 karena terjadi perubahan jumlah penerima. Pada akhir Desember 2025 jumlah masyarakat kategori desil 1 tercatat sekitar 87 ribu orang. Angka itu meningkat menjadi sekitar 101 ribu pada April 2026 dan kembali berubah menjadi sekitar 104 ribu pada Juni 2026,” jelasnya. (Syamsul Arifin/Bernas)
