BeritaNasional.id, SURABAYA – Dalam langkah nyata mendukung iklim investasi yang aman dan kondusif, Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Marsekal Muda TNI Eko Dono Indarto, memimpin langsung tim khusus ke Jawa Timur guna memantau implementasi strategi pemberantasan premanisme.
Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari hasil Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang digelar pekan lalu, di mana premanisme terutama yang berkedok organisasi masyarakat (ormas) diidentifikasi sebagai salah satu penghambat serius dalam penciptaan iklim usaha dan pembangunan nasional.
“Pemerintah tidak akan mentolerir segala bentuk aksi premanisme, apalagi yang menggunakan atribut ormas untuk menutupi praktik intimidatif, pemalakan, dan penguasaan area secara ilegal,” tegas Eko Dono dalam keterangan persnya di Surabaya, Jumat (10/5).
Ia menyampaikan apresiasi tinggi atas gerak cepat Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) yang telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pekat Pemberantasan Premanisme. Keberadaan Satgas ini menjadi ujung tombak penegakan hukum di tingkat daerah yang akan diperkuat oleh dukungan langsung dari Satgas Terpadu tingkat pusat.
Satgas Pekat yang baru dibentuk akan mengedepankan dua pendekatan utama dalam operasinya. Pertama, penegakan hukum secara tegas terhadap individu maupun kelompok yang melakukan aksi premanisme. Kedua, pembinaan organisasi kemasyarakatan agar kembali pada fungsi sosial dan konstitusionalnya.
“Kolaborasi multisektor adalah kunci. Kita libatkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Perlindungan Masyarakat (Linmas), TNI, serta masyarakat luas,” terang Eko.
Ia juga menjelaskan bahwa terhadap ormas-ormas yang terindikasi menyimpang dari fungsi dasarnya, pemerintah akan menempuh mekanisme bertahap sesuai dengan regulasi Kementerian Dalam Negeri.
“Peringatan akan diberikan terlebih dahulu. Tapi jika tidak diindahkan dan terbukti mengganggu ketertiban serta meresahkan masyarakat, maka tindakan tegas akan diambil. Ormas harus menjadi kekuatan moral, bukan alat kekerasan,” ujarnya.
Dalam penutupnya, Eko Dono menyampaikan harapan besar agar seluruh elemen bangsa turut berperan aktif dalam memerangi premanisme. Ia menegaskan bahwa keamanan adalah fondasi utama bagi investasi, penciptaan lapangan kerja, dan keberlanjutan pembangunan nasional.
“Premanisme adalah musuh bersama. Jika dibiarkan, ia akan menggerogoti sendi-sendi sosial dan ekonomi kita. Tapi jika dilawan bersama, Indonesia akan menjadi tempat yang aman, terbuka, dan menjanjikan bagi investasi serta masa depan bangsa,” pungkasnya.
