Wartawan BeritaNasional.ID Terdaftar Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan
Daerah

Petani Banyuwangi Keluhkan Langkanya Pupuk Bersubsidi

image_pdf

BeritaNasional.ID,
BANYUWANGI – Jelang musim tanam, petani di Banyuwangi, Jawa Timur, kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi. Terutama jenis Urea dan Phonska NPK.

Seperti disampaikan Ketua Kelompok Tani (Poktan) Sumber Jaya, Desa Sidodadi, Kecamatan Wongsorejo, Banyuwangi, sejak 3 bulan terakhir mereka mengaku kesulitan mendapatkan kedua jenis pupuk tersebut dipasaran.

“Poktan kami beranggotakan 30 orang petani, anggota memiliki luas 1 hektar sawah/lahan, saat pupuk sulit didapat seperti ini kami kebingungan, apalagi sekarang mendekati musim tanam,” ucap ketua Poktan Sumber Jaya, M Farid, Senin (30/10/17).

Kondisi ini membuat petani resah. Terlebih harga pupuk Urea dan Phonska NPK non subsidi, terpaut jauh dengan pupuk bersubsidi. Jika pupuk subsidi per kwintal bisa dibeli dengan harga Rp 180 ribu, non subsidi seharga Rp 400 ribu an. Sedangkan untuk seluruh anggota Pokmas setempat, membutuhkan 1,4 ton pupuk per musim tanam.

“Jika harus beli pupuk non subsidi kita bisa merugi,” sergahnya.

Untuk memperjuangkan nasib petani, akhirnya Poktan Sumber Jaya, meminta pendampingan dari Dewan Pimpinan Kolektif Aliansi Rakyat Miskin (DPK ARM) Banyuwangi.

Ketua DPK ARM Banyuwangi, Muhammad Helmi Rosyadi, mengaku sangat menyesalkan kelangkaan pupuk ini. Selain bisa berdampak kerugian pada petani, juga bisa mengakibatkan turunnya produktifitas pangan di Bumi Blambangan.

“Produsen pupuk, yaitu PT Pupuk Kaltim dan 7 distributor pupuk harus bertanggung jawab atas kelangkaan pupuk ini. Karena kita menduga ada permainan dan penimbunan,” ujarnya.

Pernyataan ketua DPK ARM ini keluar bukan tanpa dasar. Hasil investigasinya, temukan adanya indikasi monopoli distribusi pupuk di Banyuwangi.

“Dan fatalnya, distributor pupuk diduga adalah ketua partai dan anak dari oknum anggota DPR RI,” sergahnya.

Atas temuan tersebut, ketua DPK-ARM Banyuwangi akan melaporkan ke Komite Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) dan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP).

“Kami juga akan mengajukan hearing (dengar pendapat) dengan DPRD Kabupaten Banyuwangi,” tandas Helmi yang juga Ketua Gerakan Buruh dan Rakyat Anti Korupsi (GEBRAK) ini. ((MH.Said)

Caption : Anggota Poktan Sumber Jaya Desa Sidodadi Wongsorejo dan ketua DPK ARM Banyuwangi, M. Helmi Rosyadi

Tags
Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Close