Prof. Dr. Bengkel Ginting Ingatkan Wali Kota Medan Cegah Polarisasi Sosial
BeritaNasional.ID MEDAN, SUMUT —Sekretaris Umum DPP Pemuda Merga Silima, Prof. Dr. Bengkel Ginting, mengingatkan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas agar bekerja keras mencegah terjadinya polarisasi sosial di tengah masyarakat Kota Medan.
Menurut Prof. Bengkel Ginting, dinamika kebijakan publik yang kurang hati-hati dalam perumusannya berpotensi memicu pembelahan sosial. Ia menilai saat ini sudah tampak gejala masyarakat terbelah dalam dua kutub yang bersifat dikotomis, di mana masing-masing pihak merasa paling benar secara subjektif.
“Dalam kondisi masyarakat yang mengalami polarisasi, ruang dialog menjadi sempit. Jika ini tidak ditangani secara komprehensif, maka sangat mudah berkembang menjadi konflik terbuka,” ujarnya dalam keterangan yang disampaikan di Medan, Sabtu (28/2/2026).
Ia menegaskan, Wali Kota Medan harus mengambil langkah rekonsiliasi secara terbuka dan rendah hati. Salah satu langkah strategis yang diusulkan adalah mengundang kedua belah pihak yang berbeda pandangan untuk duduk bersama dalam forum musyawarah besar.
“Pemimpin harus berani mengakui kelemahan dalam proses kebijakan, kemudian mengajak semua pihak berdialog. Libatkan tokoh formal maupun informal yang memiliki pengaruh kuat terhadap massa agar solusi yang dihasilkan memiliki legitimasi sosial,” katanya.
Prof. Bengkel menambahkan bahwa pekerjaan tersebut tidak mudah, mengingat kebijakan yang dipersoalkan telah menyentuh aspek sensitif dalam masyarakat majemuk seperti Medan, yang dikenal memiliki keragaman etnis, agama, dan budaya.
Meski demikian, ia mengimbau seluruh kelompok masyarakat, baik yang pro maupun kontra terhadap kebijakan pemerintah kota, agar tetap menjaga ketertiban dan tidak terpancing provokasi.
“Kalau Medan tidak kondusif, yang rugi adalah seluruh masyarakat. Stabilitas sosial adalah fondasi utama pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan warga,” tegasnya.
Seruan ini menjadi pengingat bahwa kepemimpinan di kota besar seperti Medan tidak hanya soal administrasi pemerintahan, tetapi juga kemampuan merawat harmoni sosial di tengah keberagaman. (Kiel/Bernas)
