Rakor Penanganan Konflik Sosial, Wali Kota Probolinggo Tekankan Inflasi, Keamanan hingga Mitigasi Bencana
BeritaNasional.ID, PROBOLINGGO JATIM – Pemerintah Kota Probolinggo kembali menggelar rapat koordinasi (rakor) Penanganan Konflik Sosial, Selasa (24/2) pagi. Rapat rutin bulanan tersebut dipimpin langsung Wali Kota Probolinggo, , bersama jajaran Forkopimda dan kepala perangkat daerah di Ruang Command Center.
Dalam rakor itu, wali kota menyoroti sejumlah isu strategis, mulai dari pengendalian inflasi, keamanan dan ketertiban masyarakat, kelancaran lalu lintas, program Probolinggo Bersolek, pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga kesiapsiagaan menghadapi cuaca ekstrem.
Terkait pengendalian inflasi, Aminuddin menyampaikan bahwa Pemkot telah membuka pasar murah di kawasan guna membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Ia meminta seluruh jajaran hingga tingkat bawah untuk mengintensifkan sosialisasi agar program tersebut benar-benar dimanfaatkan warga.
“Mohon diinformasikan kembali kepada seluruh masyarakat dan keluarga agar memanfaatkan pasar murah ini. Berbagai kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, telur, gula, dan bahan pangan lainnya tersedia,” ujarnya.
Di bidang keamanan, wali kota menekankan pentingnya penguatan komunikasi mulai tingkat kecamatan hingga kelurahan. Ia meminta camat dan lurah aktif berkoordinasi dengan Polisi RW serta unsur TNI-Polri di wilayah masing-masing untuk meningkatkan kewaspadaan dan mengaktifkan kembali siskamling.
“Komunikasi harus terus ditingkatkan, terutama untuk menjaga keamanan lingkungan dan menggerakkan kembali kegiatan siskamling,” tegasnya.
Selain itu, Aminuddin menyebut program Gerakan Indonesia ASRI yang digalakkan Presiden selaras dengan program Probolinggo Bersolek yang telah berjalan di Kota Probolinggo. Menurutnya, semangat penataan lingkungan dan kebersihan kota sudah menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah.
“Sebenarnya, Gerakan Indonesia ASRI ini sejalan dengan apa yang sudah kita laksanakan melalui Probolinggo Bersolek,” katanya.
Terkait program MBG, wali kota menginstruksikan camat dan lurah untuk turut memantau dapur pelaksana di wilayah masing-masing serta memastikan program berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan melalui koordinasi lintas sektor.
Mengantisipasi cuaca ekstrem, ia juga meminta kerja bakti terpadu rutin dilaksanakan dan mitigasi risiko bencana diperkuat. Informasi dari BPBD mengenai potensi curah hujan tinggi maupun kemungkinan bencana lainnya harus terus dipantau dan disampaikan kepada seluruh pihak terkait.
“Mitigasi bencana harus dipantau setiap hari dan diinformasikan secara cepat agar kita bisa mengantisipasi kemungkinan yang terjadi,” imbaunya.
Dalam kesempatan tersebut, perwakilan Forkopimda turut menyampaikan arahan dan perkembangan situasi terkini di Kota Probolinggo sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas dan kondusivitas daerah.
(Yuli/Bernas)
