RDP Dengan Pemerintah, Nasim Khan Mengamuk di DPR, Gula Rafinasi Impor Dinilai “Bunuh” Petani Tebu
BeritaNasional.id, JAKARTA — Anggota Komisi VI DPR RI, Nasim Khan, meluapkan kekecewaannya dalam rapat kerja (Raker) dan rapat dengar pendapat (RDP) bersama sejumlah kementerian dan BUMN sektor pangan di Gedung Nusantara, DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (8/4/2026).
Rapat tersebut dihadiri oleh Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri Pertanian, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Kepala BPS, serta sejumlah direksi BUMN pangan seperti PT RNI/ID Food, PTPN Group, hingga SugarCo (SGN).
Dalam forum itu, Nasim menyoroti maraknya peredaran gula rafinasi impor di pasar bebas yang dinilai merugikan petani tebu dalam negeri.
“Jangan susahkan rakyat, petani tebu. Kalau memang sengaja mau membunuh petani tebu, bunuh sekalian,” ujar Nasim dengan nada tinggi.
Impor Dinilai Bunuh Industri Lokal
Nasim menilai kebijakan impor gula justru lebih menguntungkan pihak tertentu, namun berdampak buruk pada petani dan industri gula nasional.
Ia mengungkapkan, hingga kini masih banyak stok gula milik BUMN seperti PTPN dan SGN yang tidak terserap pasar.
“Sampai hari ini masih banyak gula mangkrak di PTPN dan SGN. Pabrik tidak bisa menggiling karena kalah dengan gula impor,” katanya.
Menurut dia, kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan kebijakan antara impor dan perlindungan produksi dalam negeri.
Desak Evaluasi Kebijakan Impor
Nasim mendesak pemerintah, khususnya Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan, untuk mengkaji ulang kebijakan impor gula secara serius.
Ia juga menyinggung impor bahan baku seperti etanol yang dinilai semakin memperparah kondisi industri dalam negeri.
“Kita impor dari luar, sementara di dalam negeri justru mangkrak. Ini kenyataan di lapangan,” ujarnya.
Soroti Status SGN dan Holding BUMN
Selain soal impor, Nasim juga mempertanyakan kejelasan status PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) dalam struktur holding BUMN perkebunan.
Menurutnya, hingga kini belum jelas apakah SGN berstatus sebagai subholding atau anak perusahaan di bawah PTPN Group.
“Kalau anak perusahaan, tidak punya saham sendiri. Tapi kalau subholding, harus jelas strukturnya. Ini sampai sekarang kita bingung,” katanya.
Ia meminta pemerintah memberikan penjelasan tegas agar pengelolaan industri gula nasional bisa lebih efektif.
Minta Evaluasi Penggabungan BUMN
Nasim juga menyoroti rencana penggabungan PT Rajawali I dan PT Rajawali II ke dalam PTPN Group.
Ia berharap langkah tersebut benar-benar meningkatkan kinerja industri gula nasional, bukan justru menambah persoalan baru.
Di sisi lain, ia menilai banyak pabrik gula milik BUMN yang membutuhkan revitalisasi, sementara pabrik swasta justru berkembang meski tidak memiliki lahan tebu.
“Di daerah saya, Situbondo, Bondowoso, Jember, Lumajang, itu sentra tebu. Tapi petaninya mau diapakan?” ujarnya.
Dorong Swasembada Gula
Nasim menegaskan pentingnya kolaborasi lintas kementerian dan BUMN untuk mewujudkan program swasembada gula yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
Ia berharap kebijakan yang diambil ke depan benar-benar berpihak pada petani dan industri dalam negeri.
“Kalau memang mau swasembada, ayo kita kerja bersama. Aturannya sudah jelas, tinggal dijalankan,” tandasnya.
