Samsul Samad Hearing Dialog Refleksi Ke 78 Kahmi
BeritaNasiomal. ID. POLMAN SULBAR — Anggota DPRD Sulawesi Barat(Sulbar) Syamsul Samad menggelar hearing dan dialog refleksi ke 78 tahun KAHMI di Warkop AK 81 di Kelurahan Manding, Kabupaten Polewali Mandar(Polman), Senin 10 Februari 2025.
Acara ini mengambil tema kapasitas kebijakan dalam pengentasan kemiskinan di Sulbar, sekaligus dirangkaikan dialog refleksi 78 tahun Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam(KAHMI).
Puluhan peserta kegiatan ini terdiri dari kader HMI, KAHMI dan mahasiswa, sementara narasumbernya yakni Kabag Pemerintahan Pemkab Polman Asrif, Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Polman Aco Musaddad, Kepala Dinas Kesehatan Polman dr Mustaman, Ketua KPID Sulbar Mukmin serta Anggota DPRD Sulbar Syamsul Samad.
Syamsul Samad mengungkapkan dialog kali ini paling berbobot dari semua dialog yang pernah ia laksanakan, karena narasumbernya adalah orang yang hebat hebat, mereka adalah pengambil kebijakan di pemerintahan daerah,
” saya berharap ada semacam rule model nanti, tema dialog kali ini menjadi disertasi saya juga, dialog ini juga menunjukkan bahwa kader HMI dan KAHMI tidak pernah berhenti silaturahminya, sebab kedepan teman teman HMI ini akan mengisi ruang pengabdian di negeri ini, ” ujarnya.
Ditempat yang sama, Kabag Pemerintahan Pemkab Polman Asrif memaparkan salah satu indikator kemiskinan yaitu tidak memiliki tempat tinggal, berarti orang miskin ini masih memerlukan diasuh oleh bapak asuh,
” pertanyaannya kemudian tempat tinggal KAHMI dan HMI ini belum ada di Polman, jadi wajar saja kalau kalau masih diasuh, berarti ada bapak asuhnya atau orang tua asuh, kenapa kegamangan itu berlanjut karena mereka tidak punya tempat dan mereka tidak punya makanan yang bergizi, ” terangnya.
Lanjut Asrif, sampai sekarang hasil kajian HMI dan KAHMI yang ditawarkan kepada pemerintah soal penanganan sampah dan pengentasan kemiskinan di Polman belum ada, sehingga mereka perlu diberikan tempat untuk mengeluarkan ide ide yang cemerlang, ” dimanapun kader HMI ditempatkan harus siap untuk mengabdi bukan untuk berkuasa, ” ucapnya.
Sementara, Kadis Kominfo dan Persandian Polman Aco Musaddad mengatakan, pengentasan kemiskinan di Polman merupakan masalah lama yang belum tuntas, menurut dia hal itu disebabkan karena semua stake holder terkait tidak pernah berbicara solusi pengentasan kemiskinan secara kolaboratif,
” kadang kita masih jalan sendiri, contohnya masalah penanganan stunting yang menjadi salah satu indikator kemiskinan, perlu ada kebijakan khusus melalui OPD terkait, stunting itu kita intervensi dari awal, mulai dari pemudanya yang nantinya akan menikah, kemudian intervensi pra nikah terhadap anak muda untuk persiapkan pernikahan, ” bebernya.
Aco Musaddad mengaku pernah melakukan survei melalui program sekolah pengantin di tiga kecamatan di Polman, yakni Polewali, Wonomulyo dan Campalagian, hasil survei menunjukkan rata rata jumlah pasangan pengantin perbulan mencapai 100 pasangan, dengan demikian bila ingin menangani kasus stunting harus diintervensi saat pra nikah,
” kebijakan kebijakan selama ini tidak berkesinambungan, sehingga capaian tidak maksimal, pengentasan kemiskinan di Polman perlu kebijakan serius terhadap anak anak muda di Polman, kami pernah tawarkan Warung Komunitas Pemuda Desa Digital ( Warkop Desa Digital ), permasalahannya adalah kita memiliki sumber daya alam di Polman, tapi dijual dan diolah ke Makassar, Sulsel, kemudian kembali dijual di Polman setelah diolah di luar daerah, ” paparnya.
