Tak Memenuhi Kuorum, Rapat Paripurna DPRD Situbondo Ditunda
BeritaNasional.id – SITUBONDO JAWA TIMUR – Rapat Paripurna Dewan PerwakiLan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Situbondo dengan agenda persetujuan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021, dan penetapan Raperda pembubaran dua perusahaan daerah (Perusda) Pasir Putih serta Banongan ditunda hingga batas waktu yang ditentukan, Rabu (06/07/2022).
Rapat Paripurna tersebut ditunda karena anggota DPRD Situbondo yang hadir tidak memenuhi kuorum. Dari 45 anggota DPRD Situbondo yang hadir hanya 23 orang. Adapun dua Fraksi yang tidak hadir dalam rapat paripurna itu, yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Gerakan Indonesia Sejahtera (GIS). Padahal, Fraksi GIS (Gerindra dan PKS) sendiri merupakan partai pendukung pemerintah.
Keterangan yang disampaikan Wakil Ketua DPRD Situbondo, Abdurahman menjelaskan bahwa, penundaan rapat paripurna kali ini tidak akan mempengaruhi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021.
“Artinya, ini kita anggap sudah selesai. Karena DPRD tidak mengambil sikap. Sama halnya DPRD mempersilahkan kepada Bupati Situbondo untuk melanjutkan laporan pertanggungjawaban APBD 2021 ke Gubernur Jawa Timur,” jelas Abdurahman, Wakil Ketua DPRD Situbondo dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan.
Sementara itu, menyikapi Fraksi GIS (Gerindra dan PKS) yang tidak hadir dalam rapat paripurna tersebut, Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Situbondo, Jaenur Ridho mengatakan akan mengambil langkah tegas dengan mencopot Ketua Fraksi GIS dari jabatannya. Sebab menurut pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Situbondo ini, anak buahnya tersebut sudah melawan instruksi partai.
“Saya akan ambil langkah tegas untuk mencopot, Ketua Fraksi GIS. Karena, dia sudah melawan kesepakatan yang kita buat bersama. Padahal, dia juga yang membuat undangan untuk hadir pada rapat kali ini, namun kenyataanya malah dia tidak hadir dalam rapat paripurna ini. Sebagai gantinya saya menunjuk yang lain,” tegas Jaenur Ridho.
Lebih lanjut, Jaenur Ridho mengatakan bahwa, dirinya juga akan merombak struktur alat kelengkapan dewan (AKD) di Fraksi GIS. “Ini pembelajaran kepada yang lain. Artinya, mereka harus tunduk dan patuh kepada keputusan partai. Saya pastikan ada pencopotan AKD-AKD yang tidak hadir dalam rapat paripurna ini,” tuturnya.
Jaenur Ridho mengatakan bahwa, dirinya tidak mengetahui secara pasti ketidakhadiran anggota Fraksi GIS dalam rapat paripurna tersebut. “Saya sudah menghubungi semua teman-teman Fraksi GIS, namun faktanya yang hadir hanya saya sendiri dari 8 orang anggota Fraksi GIS,” jelasnya.
Publisher : Heru Hartanto
Pewarta : As’ad Zuhaidi anwar
