TRITURA Petani Tembakau Madura Menggema, Desak Pemerintah Ubah Arah Kebijakan Cukai dan Industri
BeritaNasional.id, JAKARTA — Isu rokok ilegal kembali menjadi sorotan di tengah tekanan terhadap industri hasil tembakau nasional. Namun, di balik maraknya penindakan yang dilakukan aparat, muncul kritik bahwa pendekatan represif semata belum mampu menyentuh akar persoalan.
Dari Madura, suara petani tembakau kini menguat. Melalui konsep TRITURA Petani Tembakau Madura para pelaku usaha dan petani mendesak pemerintah pusat segera mengambil langkah strategis yang dinilai lebih solutif dan berkelanjutan.
Tokoh yang menyuarakan hal ini adalah HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy, pengusaha rokok sekaligus Owner Bandar Rokok Nusantara Global Grup (BARONG Grup), yang akrab disapa Gus Lilur.
Dalam keterangannya, Kamis (16/4), Gus Lilur menegaskan bahwa persoalan rokok ilegal tidak bisa diselesaikan hanya dengan penindakan hukum.
“Kalau hanya penindakan, masalah ini tidak akan selesai. Harus ada solusi kebijakan yang membuka jalan bagi pelaku usaha rakyat dan petani tembakau,” ujarnya.
Tuntutan pertama dalam TRITURA tersebut adalah mendorong transformasi pelaku usaha rokok ilegal agar masuk ke jalur legal. Menurut Gus Lilur, banyak pelaku industri kecil terjebak dalam praktik ilegal bukan semata karena niat melanggar hukum, melainkan karena terbatasnya akses terhadap sistem resmi.
Biaya tinggi, regulasi yang kompleks, hingga minimnya pendampingan menjadi hambatan utama.
Ia pun mengajak para pelaku usaha rokok ilegal untuk berani beralih, dengan catatan negara hadir memberikan kemudahan akses.
“Ini bukan hanya soal penindakan, tapi soal perubahan. Pengusaha rokok ilegal harus berani beralih menjadi legal, dan negara wajib membuka jalannya,” tegasnya.
Langkah ini dinilai bisa menjadi solusi jangka pendek untuk menekan peredaran rokok ilegal sekaligus memperluas basis penerimaan negara dari sektor cukai.
Poin kedua yang disorot adalah janji pemerintah terkait kebijakan cukai rokok rakyat. Gus Lilur meminta Menteri Keuangan segera merealisasikan kebijakan tersebut sebagai bentuk keberpihakan terhadap pelaku usaha kecil.
Menurutnya, wacana ini telah lama bergulir, namun belum juga terealisasi di tengah kondisi industri yang semakin tertekan.
“Kita sudah mendengar komitmen dari Menteri Keuangan soal cukai rokok rakyat. Sekarang saatnya diwujudkan. Jangan berlarut-larut,” katanya.
Ia bahkan menargetkan kebijakan tersebut dapat diterbitkan dalam waktu satu bulan ke depan. Tanpa adanya skema cukai yang lebih adaptif, pelaku usaha kecil dinilai akan terus kesulitan menembus pasar legal.
Dalam kacamata ekonomi, kebijakan ini diyakini dapat menciptakan keseimbangan baru antara penerimaan negara dan keberlangsungan usaha rakyat.
Sementara itu, tuntutan ketiga berfokus pada langkah jangka panjang, yakni penerbitan Peraturan Pemerintah tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tembakau Madura.
Menurut Gus Lilur, KEK akan menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem industri tembakau yang terintegrasi, mulai dari hulu hingga hilir.
“KEK Tembakau Madura adalah solusi jangka panjang. Ini akan menghubungkan petani, industri, dan pasar dalam satu ekosistem yang kuat,” ujarnya.
Dengan adanya KEK, Madura berpotensi menjadi pusat industri tembakau nasional bahkan berdaya saing global. Selain meningkatkan nilai tambah, kawasan ini juga diharapkan mampu menyerap tenaga kerja dan memperkuat posisi petani dalam rantai pasok.
TRITURA Petani Tembakau Madura menjadi refleksi bahwa persoalan industri tembakau tidak sesederhana hitam-putih antara legal dan ilegal. Ada dimensi ekonomi kerakyatan, akses usaha, hingga kebijakan fiskal yang saling terkait.
Di satu sisi, negara berkepentingan menjaga penerimaan dari cukai dan menegakkan hukum. Namun di sisi lain, keberlangsungan jutaan petani dan pelaku usaha kecil juga menjadi taruhan.
Gus Lilur menegaskan, keseimbangan itulah yang harus segera dijawab pemerintah melalui kebijakan konkret.
“Kalau kita ingin industri ini sehat, maka harus dimulai dari kebijakan yang adil. Petani harus sejahtera, pelaku usaha harus hidup, dan negara juga harus mendapatkan manfaatnya,” tutupnya.
Dengan tekanan yang semakin besar di sektor ini, arah kebijakan pemerintah ke depan akan menjadi penentu: apakah industri tembakau rakyat mampu bertahan dan bertransformasi, atau justru semakin terpinggirkan di tengah ketatnya regulasi.
