PAREPARE, BERITANASIONAL.ID — Komisi Pemilihan Umum(KPU) Kota Parepare melakuan Uji Publik tentang Anggaran Pilkada dengan mengundang Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Selatan, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkumpimda), Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta Organisasi Masyarakat (Ormas).
Uji publik ini dilakukan sebagai jawaban atas polemik anggaran sebesar Rp. 21,9 miliar yang diajukan oleh KPU ke Pemerintah Kota Parepare melalui TAPD mengusulkan anggaran sebesar Rp. 11 miliar, kamis (20/7/2017).
Ketua MPC Pemuda Pancasila Kota Parepare, Fadly Agus Mante mengatakan di pertemuan tadi di KPU Kota Parepare, angka Rp. 21 Milyar yang diminta KPU Parepare sebetulnya bukan realcost dan hanya sekedar perkiraan tanpa mempertimbangkan kondisi keuangan daerah, kemudian angka Rp. 11 Milyar itu sebetulnya baru wacana dan belum ada keputusan resmi dari walikota.
Fadly menegaskan, harus digaris bawahi adalah duplikasi anggaran dan kegiatan Pilgub serta Pilwalkot karena tahapannya sama, semestinya KPU sebagai penyelenggara tetap pada komitmen awal bahwa pilkada serentak itu untuk menghemat anggaran, semangatnya disitu. Tidak jelas porsinya berapa anggaran yang ditanggung oleh provinsi serta daerah, padahal tahapan pelaksanaannya sama antara pilgub dan pilwalkot.
Sementara Ketua KPU Kota Parepare, Nur Nahdiyah memaparkan angka Rp 21,9 Miliar yang diusulkan merupakan angka substantif dalam melahirkan Pilkada yang berkualitas, sebelumnya pada Pilkada 2013 lalu, anggaran yang digunakan oleh KPU sebesar Rp 5 Miliar.
Ada beberapa perbedaan yang cukup signifikan antara Pilkada 2013 dan Pilkada 2018 dintaranya jumlah TPS yang bertambah, jumlah petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP), honor penyelenggara adhock, honor PPDP, honor tim kerja, alat peraga, relawan demokrasi dan sosialisasi yang lebih dinamis. Anggaran yang paling membuncit adalah anggaran kampanye yang diestimasikan sebesar Rp. 4 miliar.
Anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Bustam Tanrang mengatakan usulan anggaran yang dikeluarkan oleh pihak Pemkot merupakan hasil rasionalisasi dan berkaca pada keuangan Pemkot yang sedang sakit. APBD kita sedang sakit, angka yang kita keluarkan itu merupakan hasil rasionalisasi yang telah kita kaji. (Sul)
