BeritaNasional.ID, BONDOWOSO JATIM – Terbitnya Inpres No. 2 tahun 2025 tentang kedaulatan dan ketahanan pangan serta Perda No. 3 tahun 2024 tentang RTRW Kabupaten Bondowoso, melahirkan larangan melakukan tanaman semusim di Ijen.
Larangan ini membuat petani Ijen resah. Sebab satu-satunya mata pencaharian petani yang tersebar di 6 Desa terancam ditutup. Padahal mereka harus menghidupi keluarga dan menyekolahkan anak-anaknya.
Mengetahui warganya resah, Bupati KH. Abd. Hamid Wahid langsung mengambil sikap dengan melakukan musyawarah dengan Ketua DPRD, Kajari, Kapolres, PTPN 1 Regional 5, Kasdim dan pihak terkait lainnya, di peringgitan tengah Pendopo.
Ra Hamid, sapaan Bupati mengatakan, musyawarah tadi mencari solusi agar permasalahan yang dihadapi petani Ijen bisa terurai dan mencari solusi yang terbaik. Misalnya terkait dengan penanaman holtikultura atau tanaman semusim.
“Kita kaji dari aspek hukumnya dan agar aktivitas pertanian tetap terus berjalan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Musyawarah ini akan ditindaklanjuti pada pertemuan yang lebih tehnis lagi,” jelasnya.
Kami, lanjutnya, akan melakukan pertemuan terbatas lanjutan dengan melibatkan tokoh masyarakat/petani Ijen, Forkopimda, dan pihak terkait. Insyaallah akan dilaksanakan minggu depan.
Untuk menghindari terjadinya banjir bandang di Ijen, Bupati akan melakukan kajian dari aspek ekologi, konservasi lingkungan dan yang lainnya agar hutan berfungsi sebagaimana mestinya dan kesejahteraan petani bisa tersalurkan dengan baik.
Agar kedua fungsi (fungsi hutan dan fungsi petani, red) tetap berjalan, lanjutnya, kriteria dan tekhnis akan dibahas lebih detail dalam pertemuan lanjutan, akan kita undang pemegang kebijakan dan pelaksana tehnis dilapangan.
“Intinya bagaimana lingkungan tetap jalan dan kesejahteraan petani Ijen terfasilitasi. Kita akan mencari rumusan yang lebih sesuai dengan kondisi yang ada. Mudah-mudahan dalam pertemuan lanjutan kita menemukan solusi yang win-win solution,” harapnya. (Syamsul Arifin/Bernas).
