Tomas Sesalkan Anggaran Pembangunan Bak Cuci Tangan Pemdes Cluring Yang Fantastis
BeritaNasional.ID, BANYUWANGI – APBDesa Tahun Anggaran 2020 yang sudah dilaporkan oleh Pemerintah Desa (Pemdes) Cluring di Kementerian Desa (Kemendesa) untuk pembangunan bak cuci tangan (wastafel) yang berada di Kantor Desa Cluring, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, di duga kuat di mark up. Bayangkan, bangunan wastafel kecil yang tepat berada di depan ruang kepala desa ini menelan biaya sebesar 2.783.700. Dana tersebut tertuang di dalam APBDesa Cluring tahun anggaran 2020 dengan kode rekening 2.04.90 dengan uraian Pembangunan Bak Cuci Tangan yang berasal dari sumber Dana Desa Silpa (DDS).
Menurut Khoirul Anwar (35), salah satu warga Desa Cluring yang setiap hari bekerja di proyek bangunan menjelaskan, dana 2.783.700 rupiah tersebut kalau dibuat rincian penggunaannya, kurang lebih sebagai berikut. Untuk potongan PPH/PPN 10% Rp 278.370, beli semen 4 sak Rp 200.000, beli keramik 7 dos Rp 420.000, beli wastafel, kran, dan paralon Rp 500.000, dan ongkos tukang Rp 400.000. Dari rincian penggunaan pembelian matrial tersebut masih menyisakan dana sebesar 1.035.330 rupiah, padahal tinggal material pasir saja yang belum di beli. Sedangkan untuk harga pasir satu truk cuma 800.000 rupiah. Yang menjadi pertanyaan, masuk akalkah bangunan sekecil itu menghabiskan pasir satu truk ? Kalaupun menghabiskan pasir satu truk, terus sisa uang yang 235.330 rupiah dikemanakan ?
“Rincian itu saya buat menggunakan patokan harga yang paling mahal, dan jumlah material saya buat juga yang terbanyak. Kalau menurut hitung hitungan saya sebagai tukang batu, bangunan semacam itu paling banyak menghabiskan biaya 1,5 juta rupiah mas” jelas Khoirul, Selasa (16/3/21).
Banyaknya dugaan penyelewengan dan penyimpangan alokasi anggaran APBDesa Cluring dari tahun anggaran 2017, 2018, 2019, dan tahun 2020, membuat salah satu tokoh masyarakat (Tomas) Desa Cluring, Nuratim, angkat bicara. Pria paruh baya yang juga tergabung dalam LSM Kobra ini sangat kecewa dengan pihak Pemdes Cluring, setelah melihat rincian alokasi anggaran APBDes. Menurutnya, banyak uraian alokasi anggaran di APBDesa yang janggal.
“Sebagai warga Desa Cluring, kita berhak dan berkewajiban memantau jalannya penggunaan keuangan desa, agar tidak terjadi praktek korupsi di desa kita. Supaya jalannya pembangunan di Desa Cluring bisa bertambah maju,” ungkap Nuratim, yang juga menjabat sebagai wakil ketua LSM Kobra ini. (Hary)
