Beritanasional.Id-Jakarta — Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kemenkumham Rl Asep Kurnia memberikan penguatan pada Supervisi PMPRB Kamis (14/2/) malam bertempat di Bandara Internasional Hotel Jakarta.
Kehadiran Asel juga selaku wakil ketua tim kerja Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM Tahun 2019.
Membuka paparannya, Asep Kurnia mengingatkan kembali landasan filosofi Reformasi Birokrasi yaitu sebagai salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional.
Melaksanakan reformasi birokrasi memang bukan hal yang mudah terlebih dalam upaya Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM dilingkungan Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) sehingga butuh kerja keras dan kerja kolektif seluruh jajaran di satuan kerja (Satker) dalam memenuhi 60% indikator pengungkit dan 40% indikator hasil.
“Merubah mindset dan cultureset hingga kita memiliki suatu budaya untuk mengedukasi masyarakat agar persepsi pelayanan kita menjadi sangat baik” ujarnya.
Untuk menunjang hal tersebut Asep Kurnia memaparkan langkah-langkah penting dalam mewujudkannya, salah satunya adalah dengan meningkatkan fungsi kehumasan di seluruh satker.
“Kepala satker harus rajin berkomunikasi dengan masyarakat, baik secara formal maupun informal dan mendengar keluhan-keluhan terkait pelaksanaan pelayanan di satuan kerjanya” tutur Asep Kurnia.
Menutup paparannya, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kemenkumham Rl menekankan pentingnya komitmen pimpinan sebagai role model dalam pelaksanaan reformasi birokrasi guna menciptakan pemerintahan yang bebas dari KKN dan mampu memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. *(Humas Sulsel)
