Basri Ibrahim: Negara Jangan Berbisnis dengan Rakyat Lewat BPJS
BeritaNasional.ID MAJENE SULBAR–– Ketua DPC PKB Kabupaten Majene yang juga Wakil Ketua Komisi III DPRD Majene, Basri Ibrahim, menghadiri sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)–BPJS Kesehatan yang digelar oleh Komisi IX DPR RI.
Kegiatan tersebut difasilitasi oleh Perempuan Bangsa DPW Sulawesi Barat dan diikuti berbagai elemen masyarakat.
Dalam sesi tanya jawab, Basri Ibrahim menyampaikan sejumlah persoalan terkait kepesertaan BPJS yang sering dikeluhkan masyarakat.
Salah satunya adalah banyaknya peserta BPJS yang tiba-tiba dinonaktifkan tanpa kejelasan informasi.
Menurut Basri, kebijakan tersebut perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat.
“Saya menyarankan agar kebijakan BPJS ini direview kembali, terutama terkait mekanisme penonaktifan kepesertaan. Ada kecenderungan negara justru berbisnis dengan rakyatnya.
Misalnya, peserta yang dinonaktifkan kemudian diarahkan untuk mengubah status menjadi BPJS Mandiri, padahal yang bersangkutan kondisi ekonominya masih tergolong miskin,” tegasnya.
Ia menilai kondisi tersebut ibarat fenomena gunung es yang terus mencair, di mana persoalan masyarakat terkait BPJS semakin banyak namun tidak seluruhnya terungkap.
Basri juga menyoroti kurangnya keterbukaan informasi kepada masyarakat.
“Semestinya pihak BPJS menyampaikan dengan jelas kepada masyarakat penyebab penonaktifan, sekaligus memberikan solusi.
Misalnya, peserta yang tidak aktif bisa kembali diaktifkan dengan memperlihatkan surat keterangan miskin dari desa atau lurah.
Termasuk pasien dengan kondisi darurat, tidak seharusnya diarahkan untuk mengubah status kepesertaan menjadi BPJS Mandiri,” tambahnya.
Melalui forum ini, Basri berharap suara masyarakat dapat diteruskan kepada pemerintah pusat agar kebijakan JKN-BPJS lebih berpihak kepada rakyat, terutama masyarakat kecil yang sangat membutuhkan akses kesehatan terjamin.
