BeritaNasional.ID, BANYUWANGI – Setelah sebelumnya melakukan sidak pengerjaan proyek rehabilitasi irigasi di Porolinggo Tegalsari, Komisi IV DPRD Banyuwangi langsung mendatangi kantor Balai Besar. Hal dilakukan anggota DPRD dalam upaya memperjuangkan hak-hak rakyat.
Sebanyak 11 orang rombongan Komisi IV DPRD Banyuwangi diketuai oleh Salimi dari Fraksi PDI-P membawa misi klarifikasi hasil sidak terhadap proyek Balai Besar bernilai milyaran rupiah yang dikerjakan PT Duta Ekonomi. Namun sayangnya, maksud para wakil rakyat menemui petinggi Balai Besar itu harus berujung kekecewaan.
Menurut Salimi, tim diterima oleh PPK Proyek DI Porolinggo yang bernama Mustofa. Sedangkan pihak PPK Mustofa tidak berani memberikan keterangan terkait proyek tersebut. Alasannya klasik, tidak diperbolehkan oleh pimpinan Balai Besar.
“Rombongan komisi diterima oleh PPK proyek DI Porolinggo bernama Mustofa. Sayangnya Mustofa tidak berani memberikan klarifikasi dan keterangan apapun terkait proyek tersebut. Alasannya tidak diperbolehkan oleh pimpinannya, ” ungkapnya, Sabtu (15/7/17).
Atas jawaban PPK yang tidak jelas alias miterius itu, membuat Komisi IV semakin tinggi keingintahuannya. Menurut Salimi, sepertinya ada yang ditutup-tutupi dengan proyek milyaran rupiah itu. Karena alasan itu, Komisi IV akan mengundang semua pejabat terkait tersebut ke kantor DPRD Banyuwangi.
“Mengingat masih belum didapat kejelasan dari petinggi Balai Besar, maka saya dan tim akan undang semua pejabat terkait proyek tersebut ke DPRD Banyuwangi. Saya dan teman-teman komisi di DPRD Banyuwangi komit memperjuangkan hak rakyat Banyuwangi yang oleh negara diberikan lewat proyek DI Porolinggo itu,” tegas Salimi. (Hakim Said)
