DPRD Kota Pekalongan Tekankan Optimalisasi PAD dalam Perubahan KUA-PPAS 2025
DPRD Kota Pekalongan Tekankan Optimalisasi PAD dalam Perubahan KUA-PPAS 2025
Berita Nasional.Id, Pekalongan | Kota Pekalongan — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekalongan menegaskan pentingnya penguatan fiskal daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025. Rapat yang digelar di Ruang Sidang Paripurna DPRD, Rabu (25/6/2025) siang ini menjadi momen strategis untuk menyelaraskan kebijakan fiskal di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Ketua DPRD Kota Pekalongan, M. Azmi Basyir, menegaskan bahwa peningkatan PAD menjadi salah satu fokus utama dalam perubahan arah kebijakan anggaran tahun depan. Hal ini penting untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah agar program pembangunan dan pelayanan publik dapat berjalan optimal.
“Kita ingin fiskal Kota Pekalongan semakin kuat. Salah satu langkah yang bisa kita dorong adalah peningkatan PAD secara maksimal,” tegas Azmi.
Ia mengungkapkan, hingga triwulan pertama tahun 2025, capaian PAD masih belum memenuhi target yang diharapkan. Kondisi ini tidak lepas dari tekanan ekonomi nasional yang turut dipengaruhi oleh dinamika politik dan ekonomi global. Namun, situasi tersebut justru dinilai sebagai momentum untuk melakukan inovasi dalam strategi penggalian pendapatan daerah.
“Inilah saatnya Pemerintah Kota lebih kreatif dan humanis dalam menggugah kesadaran masyarakat untuk taat membayar pajak, baik dalam skala kecil seperti PBB maupun pajak-pajak lain seperti BPHTB dan pajak usaha,” jelasnya.
Azmi juga mendorong Pemkot Pekalongan untuk menghadirkan terobosan yang bersifat insentif, seperti program penghapusan denda atau diskon pembayaran pajak pada periode tertentu, guna meningkatkan kepatuhan masyarakat sekaligus mendorong kenaikan pendapatan daerah.
“Jika penerimaan PAD meningkat, maka dampaknya akan langsung dirasakan masyarakat. Program pembangunan di bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga sosial bisa berjalan lebih maksimal,” tambahnya.
Lebih lanjut, Azmi menekankan pentingnya kolaborasi antara legislatif dan eksekutif dalam memastikan pelaksanaan APBD 2025 berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel.
“Sinergi antar lembaga harus terus diperkuat agar seluruh kebijakan anggaran benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat Kota Pekalongan,” pungkasnya. (mflh)
