Dugaan Pidana Pemilu Oknum Caleg Nasdem di Bone Bolango, Frenkymax: Panggil Semua Pihak yang Terlibat
BeritaNasional.ID, BONE BOLANGO GORONTALO — Setelah dilimpahkan oleh Bawaslu ke Polres Bone Bolango pada Jum’at (5/4/2024), perkara dugaan tindak pidana pemilu di Bone Bolango yang melibatkan seorang oknum caleg Partai Nasdem mendapatkan tanggapan dari salah satu aktivis Gorontalo, Frenkymax Kadir.
Dalam rilisnya yang diterima media ini, Sabtu (6/4/2024) ia meminta kepada pihak penyidik Polres Bone Bolango untuk menseriusi persoalan ini dengan memanggil seluruh pihak yang diduga ikut terlibat dalam memuluskan dan meloloskan dokumen terkait hasil tes psikotest dan tes bebas narkoba oknum caleg yang berinisial ZIS yang digunakan sebagai syarat pencalonan pada Pileg 2024.
“Perkara ini harus benar – benar di usut tuntas agar supaya persepsi publik terkait proses penyelenggaraan pemilu oleh KPU dan pengawasan pemilu oleh Bawaslu berjalan sesuai ketentuan perundangan-undangan,” tegas pria yang akrab disapa Max ini.
Selain itu, Max juga mempertanyakan kinerja KPU dan Bawaslu Bone Bolango dalam melakukan pencermatan dan pengawasan terhadap dokumen caleg dari Dapil Suwawa ini.
“Saat pencermatan itu apakah KPU dan Bawaslu Bone Bolango tidak mengetahui bahwa dokumen oknum caleg itu sah atau tidak ?, karena terinformasi bahwa saat uji tes psikotest dan narkoba itu yang bersangkutan sedang umroh tapi koq hasilnya ada?. Ini harus diusut,” ujarnya.
Selain menyinggung KPU dan Bawaslu Bone Bolango, Max juga mempertanyakan kinerja pihak yang berwenang mengeluarkan surat hasil uji psikotest dan keterangan hasil tes bebas narkoba tersebut.
“Apakah mereka memastikan bahwa yang diuji saat psikotest dan tes urin untuk narkoba itu caleg yang bersangkutan atau hanya orang lain, ini juga patut dipertanyakan,” imbuhnya.
Max pun menaruh harapannya ke pihak penyidik yang menangani perkara ini kiranya mampu mengusut tuntas sampai ke akar – akarnya.
“Sebab ada beberapa lembaga yang ikut bertanggung jawab dalam meloloskan administrasi, olehnya penyelesaian perkara ini harus di selesaikan dengan matang tanpa ada main mata, agar supaya citra demokrasi dan hukum tidak cacat di mata publik,” tandasnya.
(Noka)
