Fokus Menangkan Prabowo 2024 , Syahrir Hamdani Mundur Sebagai Calon Tunggal Ketua Bapemperda Indonesia
BeritaNasional.ID.Sulbar — Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sulbar Syahrir Hamdani mundur dari pencalonan tunggal sebagai Ketua Bapemperda Indonesia.
Hal tersebut disampaikan kepada Media BeritaNasional.ID , Secara gamblang Politisi Partai gerindra menolak karena menurutnya Kurang Etis sebagai Tuan rumah . Tutur Syahrir.
” Semua peserta forum meminta saya sebagai ketua, tapi saya belum bisa karena sebagai tuan rumah tidak etis,” kata Syahrir,
Terlebih Dirinya 2 tahun ke depan akan fokus memenangkan Prabowo menuju RI 01 dari partai Gerindra di Sulbar sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu).
Dengan demikian, dirinya menyerahkan jabatan itu kepada anggota forum yang memiliki kesempatan banyak.
Saat itu tepuk tangan sudah bergemuruh menyambut penyampaian dari pak Karel sendiri, tapi Dirinya mengambil mic dari tangan Pak Karel dan mendaulat Karel untuk mengemban tugas sebagai ketua Bapemperda Indonesia.
Sehingga, forum Bapemperda dihadiri seluruh Indonesia menunjuk Karel Murafer dari Papu terpilih secara aklamasi. yang berlangsung di hotel Maleo Mamuju.Jl Yos Sudarso Mamuju Sulbar . Kamis Malam , 6 Oktober 2022 .
“Karel Murafer tentu punya lebih banyak kesempatan dan juga sekaligus menghargai bahwa Papua itu tetap sahabat kita,” ungkap Syahrir.
Sementara Ketua terpilih Bapemperda Indonesia Karel Murafel menyampaikan jika ada tiga poin rekomendasi dihasilkan forum Bapemperda
Hasil rekomendasi itu sudah diserahkan ke Ketua DPRD Sulbar Suraidah Suhardi.
Ke tiga poin rekomendasi hasil forum Bap3mperda se-Indonesia tersebut diantaranya:
1. Bahwa perlu dibentuk forum komunikasi Bap3mperda DPRD seluruh Indonesia sebagai wadah aspirasi dan komunikasi lebih lanjut guna penguatan fungsi Bepemperda DPRD serta menindaklanjuti hasil rekomendasi Rakornas Bapemperda DPRD Provinsi dan kabupaten seluruh Indonesia tahun 2022.
2. Bahwa forum Bapemperda seluruh Indonesia sepakat menjadikan points of recomendation di atas sebagai dasar bagi forum komunikasi Bapemperda dalam mengajukan permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi.
3. Forum ini juga sepakat meminta presiden untuk meninjau ulang Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 33 tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Regional.
“Harapannya semua DPRD se-Indonesi turut menyuarakan hasil rekomendasi yang dihasilkan forum Bap3mperda harap Karel .
