BeritaNasional.id, JAKARTA — Menjelang pelaksanaan muktamar Nahdlatul Ulama, dinamika internal organisasi keagamaan terbesar di Indonesia ini kembali menjadi perhatian. Sejumlah suara kritis dari kalangan nahdliyin mengemuka, menyoroti potensi pergeseran arah NU yang dinilai semakin dekat dengan kepentingan politik praktis.
Salah satu sorotan datang dari Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur. Ia menilai muktamar kali ini bukan sekadar agenda rutin, melainkan momentum strategis yang akan menentukan posisi NU ke depan tetap sebagai otoritas keulamaan atau justru terseret lebih jauh dalam pusaran kekuasaan.
“NU didirikan oleh para ulama dengan basis ilmu dan akhlak, bukan untuk menjadi alat kepentingan politik,” ujarnya dalam keterangan yang diterima.
Ia menyoroti munculnya sejumlah tokoh berlatar belakang politik dalam dinamika NU, seperti Nusron Wahid dan Saifullah Yusuf. Menurutnya, hal ini menunjukkan semakin kaburnya batas antara organisasi keagamaan dan politik praktis.
Di sisi lain, kepemimpinan Yahya Cholil Staquf juga disebut perlu dievaluasi secara terbuka sebagai bagian dari proses pembenahan internal. Gus Lilur menegaskan, kritik tersebut bukan bersifat personal, melainkan menyangkut marwah organisasi.
“Ini soal menjaga kepercayaan umat. Jika NU terlalu dekat dengan kekuasaan, perannya sebagai penyejuk dan penuntun bisa tergerus,” katanya.
Dalam pandangannya, NU tidak kekurangan figur dengan kapasitas keilmuan yang kuat. Ia menyebut sejumlah nama seperti Nasaruddin Umar, Said Aqil Siradj, hingga Bahauddin Nursalim sebagai representasi kekayaan intelektual yang dimiliki organisasi tersebut.
Gus Lilur juga menyoroti fenomena yang ia sebut sebagai “gus nanggung”, yakni figur yang dinilai belum memiliki kedalaman keilmuan namun aktif memanfaatkan NU sebagai panggung legitimasi.
Menurutnya, muktamar harus menjadi ajang konsolidasi untuk mengembalikan fokus organisasi pada penguatan ekosistem keilmuan, termasuk pesantren dan forum bahtsul masail.
“Jika NU kuat di ilmu, maka penghormatan akan datang dengan sendirinya. Namun jika terlalu larut dalam politik, organisasi berisiko kehilangan independensinya,” ujarnya.
Sebagai informasi, muktamar NU merupakan forum tertinggi organisasi yang menentukan arah kebijakan sekaligus memilih kepemimpinan baru. Oleh karena itu, dinamika yang berkembang menjelang forum ini kerap mencerminkan tarik-menarik kepentingan di dalam tubuh organisasi.
Ke depan, para pengamat menilai tantangan utama NU adalah menjaga keseimbangan antara peran sosial-keagamaan dan interaksi dengan dunia politik, tanpa kehilangan identitas utamanya sebagai organisasi ulama.
Muktamar kali ini pun dipandang sebagai ujian penting: apakah NU mampu memperkuat independensinya atau justru semakin terfragmentasi oleh kepentingan jangka pendek.
