BanyuwangiDaerah

Jalan Rusak Akibat Kendaraan Tambang, Kapolsek Songgon Arahkan ke Polresta Banyuwangi

 BeritaNasional.ID, BANYUWANGI – Terkait rusaknya jalan di Dusun Krajan Barat, yang menghubungkan Dusun Krajan Timur, Desa Parangharjo, Kecamatan Songgon, Banyuwangi, akibat dijadikan akses keluar masuknya kendaraan berat  ke lokasi tambang pasir yang diduga illegal, Kapolsek Songgon Iptu Eko Darmawan, mengarahkan agar wartawan media ini konfirmasi langsung ke Polresta Banyuwangi.

“Mungkin lebih pas nya sampean bisa komunikasi ke Polresta Banyuwangi mas,” jawab Iptu Eko Darmawan, melalui sambungan WhatsApp, pada Jumat (17/9/21) malam.

Ditambahkan oleh Iptu Eko Darmawan, sebenatnya jajaran Forpimka Songgon sudah berkali-kali melakukan mediasi dan mengumpulkan semua pihak yang terkait. Diantara pihak-pihak yang sudah di mediasi ada Wakil Ketua DPRD, para penambang, Dinas PU dan pihak angkutan.

“Bahkan kemarin kita juga mendampingi tim dari Polresta melaksanakan penindakan pada pengelola galian yang tidak berijin,”katanya.

Diketahui, viralnya kondisi jalan rusak di Desa Parangharjo, Kecamatan Songgon karena sempat direkam oleh warga dengan menggunakan kamera handphone dan disebarkan ke berbagai media sosial. Dalam tayangan video itu terlihat kondisi jalan yang terlihat licin dan becek, serta nampak kerusakan parahnya.

Jalan rusak parah di Dusun Krajan Barat, di Desa Parangharjo, Kecamatan Songgon, Banyuwangi
Jalan rusak parah di Dusun Krajan Barat, di Desa Parangharjo, Kecamatan Songgon, Banyuwangi

Bahkan salah satu tokoh masyarakat (Tomas) setempat, Hadi Yitno menyatakan, jika kondisi jalan di desanya yang rusak akibat dijadikan akses keluar masuknya kendaraan dump truk untuk mengangkut pasir dari area pertambangan yang diduga ilegal. Terlebih jika musim hujan, kata Hadi, kondisinya sangat memprihatinkan karena tidak jarang warga yang lewat di jalan tersebut terpeleset dan terjatuh.

“Kondisi jalan rusak ini sudah lama, penyebabnya ya karena ada pertambangan dan kendaraan angkutnya lewat situ. Saya juga tidak tahu tambang itu resmi apa tidak. Sebab untuk proses ijin penambangan tidak di desa, atau kabupaten. Tapi sesuai perpres ijinnya sekarang ada di pemerintah pusat,” ujar Hadi, Jumat (17/9/21).

Hadi juga menyatakan, jika ada oknum di desanya yang sempat memberikan bantuan ke masjid di dusunnya. Dengan dalih, bantuan tersebut dari hasil operasional tambang pasir, namun pihak masjid menolak bantuan itu.

“Karena bagi kami, bukan persoalan bantuan untuk masjidnya, tetapi kondisi jalan yang lebih utama. Kalau cuma sekedar menyumbang untuk masjid sekian juta, namun jalannya rusak, ya idak sebanding lah. Kasihan anak-anak sekolah sering terjatuh saat lewat jalan itu,” tambah Hadi.

Nah, karena tak tahan dengan kondisi jalan rusak yang merupakan akses umum tersebut, Hadi pun sudah bersurat kepada Bupati Banyuwangi dan institusi dibawahya terkait permasalahan tambang pasir yang mengakibatkan jalan rusak tersebut. Harapannya, agar kondisi jalan rusak dimaksud segera mendapat perhatian dan secepatnya diperbaiki sekaligus ada penindakan pertambangan yang diduga ilegal.

“Kami sudah berkirim surat kepada Bupati dan jajaran terkait, agar kondisi jalan ini mendapat perhatian dan segera tertangani sekaligus masalah pertambangan yang diduga illegal tersebut segera dilakukan penindakan. Pemerintah harus hadir untuk rakyat dalam situasi begini,” pungkas Hadi.

Sementara Nanang Edy Mursidi, S.IP. M.M selaku Pj. Kepala Desa Parangharjo, saat dikonfirmasi melalui aplikasi WhatsApp-nya terkait viral video yang tersebar di media sosial terkait rusaknya jalan desa diwilayahnya, membenarkan adanya. Namun kepada wartawan ini, Nanang meminta agar konfirmasi kepada Sekdes Parangharjo, mengingat status perpanjangan SK Pj. Kades dirinya belum turun. (red)

Lihat Selengkapnya

Related Articles

Back to top button