DaerahRagam

Kejari Situbondo Minta Kades Pantau Pungli Penerbitan Dokumen Warga Penerima BST

BeritaNasional.ID, SITUBONDO – Beredar dimedia sosial Video pengakuan warga penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Kementrian Sosial perihal biaya pembuatan KK akibat ulah oknum desa ditanggapi oleh Kejaksaan Negeri Situbondo. Senin 18/5/2020.

Kasi Intel Kejaksaan Negeri (Kejari) Situbondo Bebry.SH menyayangkan kejadian tersebut menimpa warga Situbondo, mengingat Kartu Keluarga (KK) dan KTP adalah salah persyaratan administrasi yang harus dimiliki maayarakat terutama bagi warga penerima bantuan pemerintah.

“Kami berharap agar hal semacam itu tidak terjadi diSitubondo, karena setiap pembuatan KK atau KTP berawal dari desa, saya harap agar setiap desa menerapkan sesuai prosedural yang ada untuk menghindari pungli,”Pinta kasi Intel Kejari Situbondo.

Menanggapi informasi tersebut, Kasi intel menghimbau agar kades turun kemasyarakat, untuk mengetahui kondisi yang dialami warga, terlebih untuk keperluan warga terutama bagi warga kurang mampu untuk menghindari pungli apakah biaya rermasuk masuk ke Negara atau masuk kantong pribadi

“Kita akan mencari informasi apakah pembayaran itu resmi,kita harus menceati apakah biaya itu resmi atau tidak resmi jika kemudian tidak resmi alias pungli, kami harap kades segera mengambil tindakan sebelum kami APH yang mengambil langkah hukum jika nantinya ditemukan Pungli,” lanjutnya.

Dikesempatan lainnya Eko Febrianti Ketua LSM Situbondo Investigasi Jejak Kebenaran (Siti Jenar) mengaku geram dengan video pengakuan warga sebuah di wilayah jangkar saat proses penerimaan BST,”Saya mendapat berbagai pengaduan dari masyarakat termasuk beberapa video pengakuan tentang pungutan oleh oknum untuk pembuatan KK dan E KTP,” Ujar Eko.

Menurutnya Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

“Setiap pejabat dan petugas pada desa/kelurahan, kecamatan, UPT Instansi Pelaksana, memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan pungutan biaya kepada penduduk dalam pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan dipidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp75 juta.Dasar hukum nya ialah Pasal 95B UU 24/2013,” Sambung nya dengan suara meninggi.

Dalam kasus tersebut eko Febrianto ikut mengimbau Kepala Desa dan perangkatnya untuk menghindari pungutan liar yang dapat menguntungkan pribadi dan merugikan masyarakat, ada beberapa pelayanan masyarakat yang ada di tingkat desa seperti pelayanan pembuatan permohonan nikah, pembuatan Kartu Keluarga (KK), pembuatan Akte Lahir dan lainnya,

“Pelayanan masyarakat tersebut berpotensi menimbulkan aksi pungutan liar. Salah satunya dengan memberikan uang kepada petugas agar proses dipercepat seperti pengaduan warga, saya sebagai Lembaga pemberdayaan masyarakat akan memonitor hal semacam ini untuk masyarakat situbondo.

Beredarnya video tersebut kini mendapat sorotan dari berbagai kalangan terlebih hal tersebut terjadi terhadap warga kurang mampu yang membutuhkan bantuan ditengah  pandemi wabah covid-19.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close