BeritaNasional.id, MALANG – Ketimpangan akses digital di Jawa Timur kembali menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Dalam Rapat Koordinasi bertajuk “Peningkatan Coverage dan Kapasitas Internet” yang digelar di Kota Malang, Kamis (19/6), Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menegaskan komitmennya untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur digital demi pemerataan akses dan keadilan digital di seluruh wilayah Indonesia, khususnya Jawa Timur.
Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam, Marsda TNI Eko Dono Indarto, menyebut bahwa ketimpangan digital masih sangat terasa, terutama di wilayah pesisir selatan, kawasan perbatasan, dan desa-desa terpencil di Jatim.
“Ketimpangan digital bukan hanya soal akses internet. Ini adalah ketimpangan hak warga negara dalam mengakses layanan publik, pendidikan, dan ekonomi digital. Maka ini adalah persoalan strategis nasional,” tegas Eko Dono.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur seperti Base Transceiver Station (BTS), jaringan fiber optik, hingga Pusat Data Nasional harus dipercepat dan dijalankan secara terintegrasi antar instansi. Ia menyatakan bahwa di era digital saat ini, keterisolasian bukan lagi soal teknologi, melainkan soal keadilan sosial.
“Tugas kita adalah memastikan tidak ada satu pun warga Indonesia yang tertinggal,” lanjutnya.
Data dari Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Timur mencatat bahwa terdapat 43 dusun yang masih mengalami blank spot, mayoritas berada di wilayah pegunungan dan akses sulit.
Kepala Diskominfo Jawa Timur, Sherlita Ratna Dewi Agustin, menyampaikan bahwa pihaknya telah mengantongi data awal dan akan segera melakukan verifikasi lapangan bersama pemerintah kabupaten/kota terkait.
“Kami akan bertemu dengan perwakilan kabupaten/kota karena beda provider, beda pula kekuatan sinyalnya. Kami ingin memastikan data valid sebelum langkah intervensi dilakukan,” ujar Sherlita.
Ia juga menyambut baik kehadiran Kemenko Polkam dalam rakor tersebut, karena bisa langsung mendengar aspirasi dan laporan dari berbagai daerah di Jatim.
“Ini adalah langkah nyata. Hadirnya pemerintah pusat bersama kementerian dan asosiasi telekomunikasi menunjukkan bahwa pemerataan akses digital memang menjadi prioritas bersama,” pungkasnya.
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan strategis, termasuk perwakilan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian ESDM, serta asosiasi penyelenggara telekomunikasi seperti Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) dan Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI).
Dalam forum ini, seluruh pihak sepakat bahwa perlu sinergi kuat lintas kementerian dan sektor swasta untuk mempercepat distribusi jaringan berkualitas ke wilayah-wilayah yang masih tertinggal.
Ketimpangan digital bukan sekadar kesenjangan teknologi. Di tengah derasnya arus transformasi digital, masih adanya dusun-dusun yang gelap sinyal menandakan bahwa pembangunan belum sepenuhnya inklusif. Jawa Timur, sebagai provinsi dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendidikan yang tinggi, tak seharusnya menyisakan ruang digital yang timpang. Harapan rakyat kini bergantung pada keseriusan pemerintah dan penyelenggara layanan untuk menutup kesenjangan itu. Sebab dalam dunia hari ini, internet bukan sekadar fasilitas akan tetapi adalah hak.
