Ketua DPRD Kota Pekalongan Dorong Pokir untuk Tingkatkan Kualitas SDM dan Kesejahteraan Warga
Beritanasional.Id, Pekalongan | Kota Pekalongan – Dalam agenda Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan 2025–2029, Ketua DPRD Kota Pekalongan, M Azmi Basyir, menyampaikan sejumlah pokok pikiran (pokir) strategis. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Jlamprang Setda Kota Pekalongan, Rabu siang (14/5/2025).
Azmi menekankan bahwa usulan pokir yang diajukan berfokus pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan kesejahteraan masyarakat. Ia juga menggarisbawahi pentingnya keselarasan antara visi-misi kepala daerah dengan program pembangunan daerah, agar cita-cita menjadikan Kota Pekalongan sebagai Kota Mina Batik dapat tercapai.
“Kami ingin memastikan bahwa visi dan misi kepala daerah tidak hanya menjadi slogan, melainkan terintegrasi secara nyata dalam program-program yang berdampak langsung pada masyarakat,” ujar Azmi.
Dalam paparannya, Azmi menyoroti pentingnya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai tolok ukur kesejahteraan warga. Menurutnya, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat harus menjadi prioritas dalam lima tahun mendatang.
“Harapan kami, generasi muda Pekalongan bisa menjadi generasi yang tangguh dan berdaya saing tinggi. Pendidikan harus bisa diakses secara merata, termasuk bagi kalangan kurang mampu dan penyandang disabilitas,” ungkapnya.
Selain pendidikan, Azmi juga menyoroti pentingnya perbaikan layanan kesehatan. Ia berharap sistem pelayanan kesehatan di Kota Pekalongan dapat berjalan optimal tanpa harus menunggu aduan masyarakat.
“Kita ingin sistemnya berjalan otomatis dan responsif. Masyarakat harus mendapatkan layanan kesehatan yang layak tanpa harus mengeluh ke wakil rakyat atau wali kota,” tegasnya.
Terkait persoalan lingkungan, Azmi mengingatkan soal pengelolaan sampah yang semakin mendesak. Dengan volume sampah harian mencapai 100–110 ton, ia meminta adanya strategi yang matang untuk menghindari krisis lingkungan di masa depan.
“Masalah sampah bukan hal sepele. Pertumbuhan penduduk akan meningkatkan produksi sampah, dan kita harus siap dengan solusi jangka panjang, termasuk soal ketersediaan lahan dan teknologi pengelolaan,” jelasnya.
Mengakhiri penyampaiannya, Azmi menekankan pentingnya sinergi antar lembaga, baik di tingkat legislatif, eksekutif, maupun dengan pemerintah provinsi dan pusat, agar pembangunan daerah dapat berjalan efektif dan efisien.
“Komunikasi politik yang baik akan memastikan setiap program yang dijalankan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.
(mflh)
