BeritaNasional.ID, BONDOWOSO JATIM – Manuver Pj Bupati, Drs. H. Bambang Soekwanto mulai menuai kritik. Pasalnya dalam mendistribusikan bantuan beras pada Kelompok Penerima Manfaat (KPM) dimanfaatkan untuk ‘kampanye’.
Namun, tuduhan tersebut ditepis oleh Bambang, sapaanya. Pemberian bantuan tersebut merupakan upaya Pemkab Bondowoso untuk menurunkan angka inflasi yang saat ini masih tinggi di Bondowoso.
“Sengaja kami memasang foto dalam kemasan beras bantuan agar warga Bondowoso mengenal Pj Bupati dan Pj Sekda. Jangan diplesetkan pemasangan gambar tersebut merupakan upaya kampanye terselubung,” jelas Bambang.
Seorang aktivis, Ahroji, SH sepakat dengan langkah Pj Bupati yang memberikan bantuan beras 10 kg pada KPM sebagai bentuk kepedulian Pemkab pada warganya. Namun kalau dimanfaatkan untuk ‘kampanye’ itu merupakan pelanggaran.
“Apalagi dalam kemasan tersebut tidak dijelaskan secara rinci. Misalnya keterangan label halal, nomor izin edar, dan yang lainnya. Yang ada hanya gambar Pj Bupati, jadi mencurigakan,” kata Roji, sapaannya.
Sebab, lanjutnya, dalam Undang-Undang Pangan No 18 tahun 2012 disebutkan, Setiap produk pangan harus mencantumkan Nomor Izin Edar (NIE). Karena untuk menjamin, apakah produk tersebut layak dikonsumsi.
Ditambahkan, dalam kemesan beras tersebut hanya terdapat gambar Pj Bupati Bondowoso dan Pj Sekda. Jelas ini pelanggaran. Kalau mau jujur, harusnya Satpol PP, Damkar, dan Penyelamatan harus melakukan tindakan tegas.
Sekilas memang tidak terlihat ada yang salah dalam kemasan tersebut, walau sebenarnya melanggar aturan. Seharusnya Pj Bupati jangan memberikan contoh pada masyarakat hal-hal yang terkait dengan pelanggaran regulasi. (Syamsul Arifin/Bernas)
