Pemkot Pekalongan Ajak Seluruh Stakeholder Satukan Langkah Atasi Kemiskinan
Berita Nasional.Id, Pekalongan | Kota Pekalongan – Pemerintah Kota Pekalongan terus memperkuat upaya pengentasan kemiskinan dengan menggandeng berbagai elemen masyarakat. Komitmen ini ditegaskan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Tahun 2025 yang digelar di Ruang Buketan Setda Kota Pekalongan, Kamis (26/6/2025).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh sejumlah pemangku kepentingan, mulai dari tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi perempuan, hingga perwakilan lembaga keuangan. Tujuannya adalah untuk menyatukan visi dan merumuskan strategi bersama dalam mempercepat penurunan angka kemiskinan.
Wakil Wali Kota Pekalongan, Hj. Balgis Diab, selaku Ketua Tim Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, memimpin langsung rakor tersebut. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan merupakan tanggung jawab bersama yang tidak bisa hanya dibebankan pada pemerintah.
“Masalah kemiskinan adalah persoalan kompleks yang membutuhkan kerja kolaboratif dari semua pihak. Maka dari itu, kami undang seluruh elemen masyarakat untuk duduk bersama, berdiskusi, dan menyusun langkah-langkah konkret yang bisa mempercepat penanganan kemiskinan di Kota Pekalongan,” ujar Balgis.
Ia menambahkan bahwa Pemkot Pekalongan telah menjalankan sejumlah program penanggulangan kemiskinan seperti pelatihan keterampilan kerja, bantuan modal usaha, hingga pemberdayaan masyarakat berbasis kelurahan. Menurutnya, partisipasi aktif masyarakat sangat diperlukan agar dampaknya lebih luas dan berkelanjutan.
“Melalui forum ini, kami berharap seluruh peserta bisa menjadi agen perubahan di lingkungannya masing-masing. Sinergi adalah kunci,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapperida) Kota Pekalongan, Cayekti Widigdo, menjelaskan bahwa meski angka kemiskinan mengalami penurunan, laju penurunannya masih tergolong lambat. Berdasarkan data, tingkat kemiskinan di Kota Pekalongan pada 2023 tercatat sebesar 6,81%, dan turun menjadi 6,71% pada 2024.
“Secara persentase memang turun, tapi baru 0,1%. Masih ada sekitar 18 ribu warga yang hidup di bawah garis kemiskinan. Ini menjadi pekerjaan rumah bersama. Kita perlu strategi yang lebih tajam dan berbasis data akurat,” ujar Cayekti.
Ia menyoroti pentingnya akurasi data sebagai fondasi dalam pelaksanaan program. Selama ini, data kemiskinan yang digunakan kerap tidak sesuai dengan kondisi faktual di lapangan. Pemerintah kini menunggu hasil penyempurnaan sistem Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang dirancang untuk menyatukan berbagai basis data dari kementerian dan lembaga.
“Dengan DTSEN, kami berharap data yang digunakan lebih presisi, sehingga program bantuan dan pemberdayaan bisa tepat sasaran,” lanjutnya.
Cayekti juga menjelaskan bahwa pengukuran garis kemiskinan berdasarkan dua aspek, yakni konsumsi makanan dan non-makanan. Untuk Kota Pekalongan, penduduk dikategorikan miskin apabila penghasilannya di bawah Rp605.000 per orang per bulan. Namun ia menilai, angka tersebut tidak cukup untuk menggambarkan kompleksitas kemiskinan yang juga dipengaruhi oleh akses pendidikan, layanan kesehatan, serta kondisi tempat tinggal.
“Kemiskinan bukan hanya soal uang, tapi juga soal akses. Karena itu, pendekatannya harus menyeluruh,” tegasnya.
Ia menekankan pentingnya mendorong warga miskin menjadi pelaku aktif dalam pembangunan, bukan sekadar penerima manfaat. “Mereka harus kita dorong agar bisa bangkit dan mandiri. Bukan dikasihani, tapi diberdayakan,” pungkasnya. (mflh)
