Proyek Infrastruktur Masih Mangkrak, Mafia Proyek Dinas PUPR Nganjuk terus gerilya
BeritaNasional.ID Nganjuk, JAWA TIMUR – Jelang Akhir Tahun 2021 Pemkab Nganjuk, menyisahan sejumlah infrastruktur Pembagunan mangkrak di sejumlah proyek.
Pengamat anti korupsi, Supriono yang juga Ketua LSM Mapak (Masyarakat Peduli Anti Korupsi), mengatakan, Plt Bupati Nganjuk, Marhen Jumadi, harus melakukan evaluasi internal pemerintahannya karena sejumlah proyek infrastruktur pembangunan masih mangkrak. Padahal, infrastruktur merupakan salah satu program andalan dalam Nawacita Jokowi-Jusuf Kalla (JK).
“Plt Bupati Nganjuk, Marhen Jumadi harus melakukan evaluasi internal. Jangan sampai program Nawacita yang sudah disusun bersama pak JK, kandas di tangan mafia2 berseragam di Dinas PUPR,” kata Supriono kepada wartawan saat dihubungi, Selasa, (28/22/2021).
Aktifis yang terus mencanangkan anti korupsi di Nganjuk ini mengatakan, belum lama setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Nganjuk, Novi Rahmat Hidayat merilis, kasus jual beli jabatan dan menyisahkan kurang lebih 7 proyek infrastruktur pembangunan di PUPR, mayoritas proyek mangkrak, dan diduga fee mafia proyek berseragam memperkaya diri dengan iming2 PL.
Puluhan proyek itu tersebar di seluruh wilayah Nganjuk dengan nilai lebih kurang Rp 2,8 milyar. Di antaranya, proyek taman nyawiji, proyek pasar rakyat di kertosono, proyek waduk dan jembatan dan proyek KEN yang masih dikerjakan oleh PT KIM asal Kepanjen, Malang, yang dulu membangun proyek pasar Kertosono saat ini masih mangkrak.
Supriono Ketua LSM Mapak melanjutkan perkataannya mengatakan, pekerjaan infrastruktur di Dinas PUPR, melalui Kementrian memerintahkan ADTT (Audit Dengan Tujuan Tertentu) untuk menghentikan proses lelang paket pekerjaan Infrastruktur.
“Padahal, pekerjaan infrastruktur pembangunan untuk warga masyarakat Nganjuk, agar bisa dinikmati, menjadi kebanggaan dan dapat dirasakan oleh masyarakat secara langsung,” kata Supriono.
Supriono menambahkan, bila proyek-proyek mangkrak di Dinas PUPR diikuti oleh Dinas – dinas lainnya, khususnya yang berkaitan dengan infrastruktur, tentu dapat mengancam elektabilitas Marhen Jumadi sebagai Plt Bupati Nganjuk. Selain itu, bisa menjadi peluru bagi lawan-lawan politik.
“Tantangan pemerintahan Plt Bupati Nganjuk, Marhen Jumadi adalah sejauh mana infrastruktur bisa dirasakan langsung oleh rakyat, warga Nganjuk, Tantangan tersebut sekaligus janji politik 5 tahun kedepan yang lebih baik, Siapapun yang diduga terlibat Korupsi Proyek2 besar yang ada di Nganjuk yang membuat proyek menjadi mangkrak, segera ditangkap dan dijebloskan ke Penjara. Tegas Pri Rangket… !!!,” pungkas Supriono. (ISK)
