BeritaNasional.ID Jakarta – Perwakilan masyarakat dari tiga kampung yang ada di Kabupaten Mimika Papua diantaranya kampung Tsinga, Waa/Banti dan Arwanop mendatangi kantor kementerian ESDM.
Kedatangan masyarakat yang tergabung dalam Forum Pemilik Hak Sulung (FPHS) itu untuk menyerahkan beberapa berkas rekomendasi dari Muspida Mimika Papua terkait hak tanah adat dikawasan eksplorasi tambang emas yang dikelola oleh PT Freeport Indonesia.
“Masyarakat tiga kampung ini tidak pernah menikmati hasil eksplorasi emas dari PT Freeport, padahal masyarakat ini lahir ditanah yang memiliki kandungan emas,” kata sekertaris Forum Pemilik Hak Sulung (FPHS) Elfinus Jangkup di kantor Kementerian ESDM. Jakarta,Rabu (30/5/2018).
Dikatakan Elfinus, infrastruktur yang ada di kampung Arwanop saja Freeport tidak bangun, sementara itu adalah akses bagi masyarakat.
“Jalan dikampung Arwanop, Tsinga dan Banti saja tidak ada, padahal jaraknya hanya satu kilometer dari tambang Freeport,” terangnya.
Masyarakat sudah lama menjadi penonton, masyarakat sudah terlalu lama menangis melihat hasil bumi tanah adat yang dikuasai Freeport tapi justru masyarakatnya dilupakan.
“Harapan dari masyarakat tiga kampung ini karena mereka sudah lama menangis dan menjadi penonton dan saatnya masyarakat mendapatkan hak mereka dari apa yang diambil dari tanah adat mereka oleh perusahaan Amerika (Freeport),” jelas Elfinus.
Pada kesempatan tersebut, perwakilan dari masyarakat dan FPHS menyerahkan berkas dari Muspida Papua kepada Menteri ESDM yang diterima oleh staf khusus menteri bidang Polhukam Widyo Sunaryo.
Berkas tersebut berisi dukungan dari Gubernur Papua, Majelis Rakyat Papua, DPRD untuk melakukan dialog dengan Presiden Joko Widodo dan Menteri ESDM Ignasius Jonan terkait permintaan masyarakat kampung Tsinga, Waa/Banti dan Arwanop. (dki1/bn.id)
