RDPU di DPR RI , Bupati Situbondo Soroti TKD Yang Dinilai Tak Sensitif Terhadap Daerah Rawan Bencana
BeritaNasional.id, JAKARTA — Bupati Situbondo Yusuf Rio Wayu Prayogo (Mas Rio) yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) periode 2025–2030 menegaskan pentingnya faktor kebencanaan dimasukkan sebagai variabel utama dalam kerangka kebijakan Transfer Keuangan Daerah (TKD).
Hal itu disampaikan Mas Rio saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi XI DPR RI bersama Kementerian Keuangan, Selasa (3/2/2026).
Menurut Mas Rio, kebijakan penganggaran daerah tidak bisa dilepaskan dari kondisi objektif wilayah, terutama daerah-daerah yang rentan terhadap bencana alam. Ia menilai, tanpa mempertimbangkan aspek tersebut, pembangunan yang telah dirintis berisiko runtuh hanya dalam waktu singkat.
“Kami tidak berbicara hal-hal yang terlalu teknis. Tapi secara makro, apa yang sudah kita bangun itu jangan sampai terganggu hanya karena ada bencana,” ujar Mas Rio di hadapan anggota Komisi XI DPR RI.
Ia mencontohkan, Situbondo dalam waktu kurang dari satu tahun berhasil mencatat sejumlah capaian pembangunan yang signifikan, termasuk penurunan angka kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi yang cukup tajam. Namun, capaian tersebut bisa hancur seketika ketika bencana melanda.
“Dalam semalam itu bisa hancur. Ketika masyarakat tidak bisa keluar rumah, tidak bisa mengakses pasar, tidak bisa sekolah. Situasi seperti ini harus benar-benar dipikirkan oleh para pemangku kebijakan, khususnya di Kementerian Keuangan,” kata dia.
Mas Rio juga menyoroti adanya kebijakan TKD yang dinilainya belum konsisten. Ia menyebut, terdapat kabupaten yang mengalami pengurangan TKD meskipun wilayah tersebut terdampak bencana. Sebaliknya, ada pula daerah lain yang tidak mengalami bencana namun tidak mengalami pengurangan anggaran.
“Berarti ada pendekatan yang saya lihat cukup ambivalen. Contohnya di Jawa Timur, ada kabupaten yang TKD-nya tidak dikurangi meskipun tidak ada bencana. Ini artinya kebijakan tersebut perlu ditempatkan pada porsi yang lebih ideal dan lebih bijaksana,” tegasnya.
Selain isu kebijakan anggaran, Mas Rio juga menyinggung persoalan perhatian publik terhadap daerah. Ia mengakui Situbondo belum banyak dikenal secara nasional, sehingga kerap luput dari sorotan media dan respons cepat pemerintah pusat.
“Saya setuju dengan yang disampaikan Bang Martin Manurung, bahwa Situbondo ini memang belum cukup dikenal. Ada gejala viralitas di Indonesia. Kalau tidak viral, sering kali tidak dapat respons cepat,” ujarnya.
Dengan nada berseloroh, Mas Rio bahkan menyebut akan lebih aktif menggunakan media sosial untuk memperjuangkan aspirasi masyarakatnya.
“Mungkin saya akan sering-sering bikin TikTok nanti, supaya masyarakat tahu kalau kita sedang memperjuangkan nasib mereka,” katanya disambut senyum.
Menutup pernyataannya, Mas Rio menyampaikan apresiasi kepada Komisi XI DPR RI, pimpinan, serta seluruh anggota dewan yang telah memberikan ruang dialog dan advokasi terhadap aspirasi pemerintah daerah.
“Terima kasih kepada Komisi XI, kepada Ketua, Pimpinan, dan seluruh anggota. Mudah-mudahan ikhtiar kita sukses dan kita selalu mendapat pertolongan Allah SWT,” pungkasnya.
