Solar Langka Jelang Nataru, PBH Migas Diminta Tambah Kuota
BeritaNasional.ID POPMAN SULBAR–Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru), masyarakat di Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat, dihadapkan pada persoalan serius akibat menipisnya bahkan habisnya pasokan BBM jenis solar di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Kondisi ini bukan hanya mengganggu mobilitas kendaraan angkutan, tetapi juga berpotensi menekan roda perekonomian daerah.
Kelangkaan solar terpantau di beberapa SPBU, seperti di wilayah Wonomulyo dan Sarampu yang dilaporkan telah kehabisan stok.
Sementara SPBU di Polewali, Campalagian, dan Tinambung masih beroperasi dengan persediaan yang terbatas.
Situasi tersebut menyebabkan terjadinya penumpukan kendaraan, khususnya truk pengangkut barang, yang harus mengantre panjang demi mendapatkan solar.
Masalah serupa juga terjadi di Kabupaten Mamasa dalam beberapa hari terakhir.
Dampaknya, SPBU Polewali di kawasan Takatidung menjadi salah satu tujuan utama pengisian solar, sehingga antrean kendaraan mengular hingga beberapa kilometer.
Kondisi ini tidak hanya menimbulkan ketidaknyamanan, tetapi juga meningkatkan biaya operasional para pengemudi dan menghambat distribusi logistik antarwilayah.
Pengawas SPBU Polewali, Erwin, mengungkapkan bahwa antrean kendaraan telah terjadi hampir sepekan terakhir. Terang Erwin. Minggu 20 Desember.
Ia menyebutkan bahwa pasokan solar yang diterima SPBU tersebut hanya sekitar 8 kiloliter per hari, jumlah yang dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan kendaraan angkutan yang terus berdatangan setiap harinya.
Jika tidak ada tambahan pasokan, stok solar diperkirakan tidak akan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama periode Natal dan Tahun Baru.
Dampak kelangkaan ini dirasakan langsung oleh para sopir truk. Syamsul, salah seorang pengemudi, mengaku harus mengantre sejak pagi hari, namun hingga siang belum juga mendapatkan solar.
Menurutnya, jika solar habis, aktivitas angkutan terpaksa berhenti dan hal tersebut berpengaruh langsung terhadap pendapatan mereka.
Lebih jauh, kelangkaan solar juga berimbas pada masyarakat pengguna lainnya, termasuk pelaku usaha kecil, industri rumahan, serta nelayan yang sangat bergantung pada BBM subsidi untuk menunjang aktivitas produksi dan operasional harian.
Nelayan terancam tidak melaut akibat keterbatasan bahan bakar, sementara pelaku usaha kecil harus menanggung risiko penurunan produksi hingga keterlambatan distribusi barang.
Kondisi ini berpotensi memicu kenaikan harga kebutuhan pokok di tengah meningkatnya permintaan jelang Nataru.
Situasi tersebut seharusnya menjadi perhatian serius PBH Migas sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam pengaturan dan pengawasan distribusi BBM bersubsidi.
Dalam kondisi darurat seperti kelangkaan solar menjelang hari besar keagamaan dan akhir tahun, kebijakan penambahan kuota solar secara sementara dan situasional perlu dipertimbangkan, meskipun kuota reguler yang dialokasikan sebelumnya telah terserap habis.
Langkah ini penting guna mencegah lumpuhnya distribusi logistik serta menjaga stabilitas ekonomi masyarakat.
PBH Migas diharapkan tidak semata-mata berpegang pada skema kuota administratif, tetapi juga mengambil kebijakan yang adaptif berdasarkan kondisi riil di lapangan.
Peningkatan kebutuhan energi pada periode akhir tahun merupakan pola yang terjadi berulang, sehingga seharusnya dapat diantisipasi melalui mekanisme realokasi atau penyesuaian kuota dari wilayah yang pasokannya relatif aman.
Selain itu, koordinasi antara PBH Migas, Pertamina, pemerintah daerah, dan pengelola SPBU perlu diperkuat agar proses penambahan pasokan dapat dilakukan secara cepat dan tepat sasaran.
Tanpa intervensi kebijakan yang konkret, kelangkaan solar dikhawatirkan akan terus berulang dan pada akhirnya merugikan masyarakat luas, khususnya kelompok ekonomi kecil yang paling terdampak.
