Sosialisasi Penyusunan Kegiatan, Meurah Budiman Hadirkan Ditjen Bina Pembangunan Daerah. Ini Tujuannya
BeritaNasional.ID, Aceh Tamiang – Sosialisasi Penyusunan Program/Kegiatan DAK dan Sumber Dana APBN serta Penyusunan Program yang Bersumber dari Dana Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan Perusahaan atau CSR/Corporate Social Responsibility akan berdampak pada kemajuan kinerja, peningkatan komunikasi kepada kemajuan pembangunan daerah.
Hal itu disampaikan Penjabat (Pj) Bupati Aceh Tamiang Dr. Drs. Meurah Budiman, SH, MH saat membuka acara yang di maksud di aula SKB Karang Baru, Selasa (23/5/23).
Kegiatan sosialisasi ini menghadirkan narasumber dari Bagian Perencanaan Keuangan Direktorat Jendral Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Didi Untung Wijayadi
Meurah Budiman mengatakan dengan menghadirkan pakar dan praktisi di bidangnya, berharap melalui sosialisasi ini akan berdampak pada kemajuan kinerja, peningkatan komunikasi yang akan berdampak kepada kemajuan pembangunan daerah.
“Kita ingin melihat, di mana kekurangan kita selama ini, di mana kesalahan komunikasi antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat. Kita evaluasi kinerja kita, agar masyarakat Aceh Tamiang merasakannya,” ujar Meurah Budiman.
Secara rinci, Meurah Budiman menerangkan Pembahasan Program/Kegiatan DAK dan Sumber Dana APBN dan Program yang bersumber dari Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) menjadi isu krusial yang memiliki nilai strategis tinggi bagi daerah. Keduanya menjadi instrumen penting dalam pendanaan pembangunan daerah.
Pengelolaan DAK oleh para pemangku di setiap unit kerja ditargetkan mampu memberikan outcome yang menjadi nilai tambah bagi dukungan pembangunan nasional dan penyelenggaraan pelayanan serta pemenuhan hak-hak publik di daerah.
Untuk itu Meurah Budiman mengatakan agar tidak hanya berhenti di impact atau dampak secara parsial, tapi outcome atau dampak lanjutan dari setiap program yang ada.
“Tolong fokus! Ini penting sekali. Selain untuk mengoptimasi pemanfaatan DAK yang sudah ada, sekaligus memahami potensi serta peluang baru guna menjemput program-program pembangunan yang bersumber APBN dan CSR,” uraiya.
Sementara itu Bagian Perencanaan Keuangan Direktorat Jendral Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Didi Untung Wijayadi memaparkan bagaimana cara membangun komunikasi dengan Pemerintah Pusat. Ia menerangkan bahwa setiap instansi wajib memiliki Satu Data Indonesia dan mengetahui Standar Pelayanan Minimal.
“Wajib memiliki data ketika ingin melakukan pengusulan. Jelaskan secara rinci kebutuhan dan pahami mekanisme pengusulan”, terangnya.
Didi juga menyatakan kesiapannya membantu para Kepala OPD dalam mengusulkan program yang berdampak kepada pembangunan Aceh Tamiang agar manfaatnya bisa dirasakan masyarakat.
Kegiatan berlangsung dua hari sejak tanggal 23-24 Mei 2023 dengan menghadirkan Kepala OPD dan Pimpinan BUMN/BUMD serta Lembaga pengelola dana CSR.
