Sulbar

Tanggap Dampak Covid-19 , Ketua DPRD Polman : Pemda Harus Berikan Hak Rakyat

Polman.Sulbar.Beeitanasional.id — Pergeseran anggaran sebesar 20 Milyard yang dilakukan oleh pihak Pemda Polman untuk penanganan Covid -19. Ketua DPRD Kab Polman Jufri Mahmud. SE mengatakan , sebagai lembaga legislatif yang salah satu fungsinya adalah pengawasan meminta kepada Pemerintahan Daerah kab Polman untuk memberikan rincian anggaran apa saja yang telah digeser dan peruntukkannya , hal tersebut disampaikan di kantor Dprd kab Polman didampingi wakil ketua II Dprd Polman Hamzah Syamsuddin. Senin. 13 April.

Ketua Dprd Polman Jufri Mahmud .SE didampaingi Wakil ketua I Dprd . Hamzah Hasanuddin saat diwawancarai media ( foto Yuni Bernas )

Pemda Polman melalui Bappeda telah melakukan koordinasi terkait pergeseran anggaran yang dilakukan oleh pemda Polman sebesar 20 Milyar. Meski demikian Pemda Polman belum melayangkan surat secara resmi terkait pergeseran anggaran yang dilakukan .

” Sejauh ini belum ada informasi dan sampai saat ini kami masih menunggu surat resmi dari Pemda Polman tentang Pergeseran anggara 20 Milyar, Dprd ingin mengetahui apa yang digeser dan pemamfaatannya dalam penanganan Covid -19 seperti apa . Jelas ” Jufri

Pemerintah selain bisa melakukan upaya pencegahan penyebaran covid -19 , pemerintah juga harus bisa memberikan solusi kepada masyarakat untuk mengatasi merosotnya ekonomi masyarakat bawah

Himbauan pemerintah tentang Fhysical Distancing , Sosial Distancing , tentu menimbulkan dampak ekonomi bagi para pekerja harian dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hanrinya tentu mengalami penurunan, penghasilan berkurang karena tidak adanya omzet yang masuk , seperti pedagang kecil , supir angkot , tukang ojek , pengayuh becak , bentor dll telah kehilangan omzet untuk memenuhi kebutuhan dasarnya sehari-hari karena penghasilannya menurun sangat drastis atau bahkan hilang sebagai imbas dari penerapan status tanggap darurat yang membatasi aktivitas warga,

Dampak ekonomi yang ditimbulkan Covid-19 , Pemerintah harus sigap dalam memberikan bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak Covid-19 kebijakan yang bisa meringankan ekonomi masyarakat menengah kebawah. Baik itu bantuan sembako , dan alat kesehatan jelas Jufri .

Lanjut Jufri Mahmud mengatakan Berdasarkan surat edaran Mendagri untuk penaganan Covid-19 sangat jelas,bahwa peruntukkan anggaran digunakan untuk penanganan Covid -19 baik dampak sosial maupun dampak ekonomi yang ditimbulkan

Dalam dampak ekonomi sangat jelas , bahwa pemerintah dimungkinkan untuk memberikan bantuan pangan dan bantuan sosial ke masyarakat .

Pemerintah harus memberikan haknya Rakyat ,  mari sama-sama saling Support dalam menangani dampak covid -19, Dprd tidak bermaksud menyalahkan tapi memberikan solusi agar penanganan Covid-19 jelas .Tegas Jufri Mahmud

Pemerintahan Kab Polman harus mempunyai grand design dalam penanganan Corona Virus ( Covid -19 )agar penanganan pandemik dunia ini bersifat menyeluruh, menyentuh akar masalah dan juga mempertimbangkan dampak kerugian ekonomi.

Untuk itu kita harus berbasis data, yang sifatnya real time, juga forecasting, ramalan ke depan, berapa data ODP dan PDP kita, trennya berkurang atau nambah, seperti apa kesiapan rumah sakit, ruang isolasi dengan segala perlengkapannya, APD dan lain-lain,

Lanjut Jufri mengatakan hasil rapat bersama anggota Dprd menyetujui untuk menggeser anggaran renovasi gedung Dprd senilai 2,5 Milyar dialihkan untuk penanganan Covid-19 , dan jika dana tersebut masih kurang, Dprd siap menggeser anggaran termasuk anggaraan perjalanan dinas untuk penaganan tanggap Covid-19.” Urai Ketua Dprd Polman .

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close