DaerahJawa TimurRagamSitubondo

Wakil Mentri Hukum dan HAM RI Tinjau Kondisi Rutan Kelas II B Situbondo

BeritaNasional.id – SITUBONDO JAWA TIMUR -Wakil Mentri Hukum dan Ham RI, Prof. Dr. Eddy O.S Hiariej, S.H M.Hum melakukan kunjungan kerja ke Rutan Kelas II B Situbondo. Kunjungan kerja yang dilaksanakan Wamenkumham ini, tidak lain untuk melihat secara langsung kondisi rutan maupun lapas di Jawa Timur, termasuk di Kabupaten Situbondo, Kamis (21/04/2022).

Kunjungan kerja Wakil Mentri Hukum dan Ham RI, Prof. Dr. Eddy O.S Hiariej, S.H M.Hum bersama rombongan ini, disambut langsung oleh Kepala Rutan Kelas II B Situbondo Tomi Elyus bersama Kapolres Situbondo AKBP Dr Andi Sinjaya.

Keterangan yang disampaikan Wakil Mentri Hukum dan HAM RI, Prof. Dr. Eddy O.S Hiariej mengatakan bahwa, kunjungan kerja di Rutan Situbondo ini untuk melihat secara langsung kondisi isi sel naripidana yang ada di rutan ini. “Tujuannya, untuk melihat bagaimana pelaksanaan pekerjaan yang ada di rutan dan kondisi isi sel tahanan ini,” ujarnya.

Lebih lanjut, Prof. Dr. Eddy mengatakan bahwa, kunjungan kerjanya ke lapas dan rutan karena banyak persoalan over krodit. “Seperti hari ini, saya melihat rutan Kelas II B Situbondo yang berkapasitas 200 tapi dihuni sebanyak 280 orang. Yang jelas ini over kapasitas,” tuturnya.

Hal ini, sambung Prof. Dr. Eddy, menjadi suatu tantangan bersama yang harus diperbaiki. “Yang namanya rutan itu seharusnya dihuni oleh mereka yang masih proses masa tahanan. Akan tetapi, ternyata 70 persen dari penghuni rutan ini adalah warga binaan. Tentunya, hal ini harus mendapat perhatian bersama,” jelasnya.

Selain itu, Wakil Mentri Hukum dan HAM RI juga sempat mengecek blok-blok napi yang ada di Rutan Situbondo. “Kondisi rutan dan lapas yang saya kunjungi rata-rata over kapasitas. Kita akan terus berusaha semaksimal mungkin memperbaiki rutan dan lapas di tengah keterbatasan anggaran,” terangnya.

Bukan hanya itu saja yang disampaikan Wakil Mentri Hukum dan HAM RI, namun Prof Dr Eddy juga menyampaikan bahwa, anggaran pembinaan rutan itu tidak ada. “Tadi saya bicara dengan pak Plt Kanwil Jawa Timur yang kebetulan menjabat sebagai Kepala Biro Keuangan. Memang ada hal hal yang bersifat teknis dan prosedural dari Kementrian Keuangan yang tidak mudah untuk masukkan persoalan anggaran. Tapi saya tadi sudah berrunding dengan Kanwil hal tersebut harus bicara betul kepada Mentri Keuangan mengenai rutan dan lapas yang sudah over kapasitas warga binaan,” pungkasnya.

Publisher         : Heru Hartanto

Pewarta           : As’ad Zuhaidi Anwar

Lihat Selengkapnya

Related Articles

Back to top button