BeritaNasional.ID, Wajo – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wajo, H. Yunus Panaungi meminta kepada Bupati Wajo, Amran Mahmud untuk berhenti berkeluh kesah soal defisit anggaran.
Yunus Panaungi secara tegas menyatakan jika Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Wajo tidak mengalami defisit seperti yang kerap dikeluhkan Bupati Amran Mahmud.
“Defisit darimana, APBD 2019 hanya dipakai menalangi hutang pemerintah daerah tahun 2018 senilai Rp43 miliar. Hutang tersebut terjadi karena adanya keterlambatan proses transfer dana bagi hasil dari pemerintah pusat dan provinsi,” pungkasnya saat dikonfirmasi SINDOnews, Senin (01/04/2019).
Ada pun utang kurang lebih Rp43 miliar tersebut sebelumnya telah dituntut untuk dibayarkan oleh sejumlah kontraktor dengan menggelar aksi unjuk rasa pada Februari lalu.
Menurut Yunus Panaungi, saat ini seharus bupati dan jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wajo mengejar anggaran yang belum cair ke pemerintah pusat dan provinsi. Bukan dengan cara mengeluh dan mengeluarkan kebijakan melalui surat edaran perihal rasionalisasi anggaran ke seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Dananya ada kok, tinggal diurus saja agar bisa segera dibayarkan. Kalau dana itu sudah cair terjadi defisit tidak?,” tandas dia.
Yunus Panungi pun mengaku telah memanggil sekretaris kabupaten dan kepala badan keuangan untuk menjelaskan persoalan keterlambatan pencairan anggaran dari pemerintah pusat dan provinsi.
Dari hasil pertemuan tersebut, ia berpendapat bahwa keterlambatan pembayaran didasari persoalan teknis dan waktu.
“Kalau Rp67 miliar kami tidak tahu, karena informasi yang masuk dari keuangan daerah di DPRD hanya Rp43 miliar dan itu laporannya ada,” jelasnya.
Sebelumnya Bupati Wajo, Amran Mahmud mengatakan saat ini kas daerah mengalami defisit kurang lebih Rp67 miliar. (*/sindonews)
