BI Lhokseumawe Bersama Stakeholder Ikuti Peluncuran Laporan Perekonomian Indonesia 2023

BeritaNasional.ID | Lhoksuemawe – Kantor Perwakilan Wilayah (KPw) Bank Indonesia Lhokseumawe meluncurkan Laporan Perekonomian Indonesia (LPI) 2023. Laporan tersebut merupakan wujud transparansi pelaksanaan kebijakan Bank Indonesia kepada publik, sebagaimana amanat pasal 58 ayat (7) dari UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. LPI 2023 mengusung tema “Sinergi Memperkuat Ketahanan dan Kebangkitan Ekonomi Nasional”, dan mengulas evaluasi pelaksanaan kebijakan Bank Indonesia pada 2023, serta arah kebijakan dan sasaran yang ingin dicapai pada 2024.

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menyampaikan 3 (tiga) pelajaran penting pada tahun 2023. Pertama, syukur, optimis, dan waspada. Bersyukur ekonomi Indonesia pada 2023 sebagai salah satu yang terbaik di dunia dengan stabilitas terjaga, di tengah tantangan gejolak perekonomian dunia.

Optimis prospek perekonomian Indonesia 2024 akan lebih baik, namun tetap waspada dengan potensi risiko rambatan ketidakpastian global. Kedua, Bank Indonesia terus memperkuat bauran kebijakan.

Kebijakan moneter difokuskan pada upaya menjaga stabilitas (pro-stability), sedangkan keempat kebijakan lainnya, yaitu kebijakan makroprudensial, sistem pembayaran, pendalaman pasar uang, serta ekonomi-keuangan inklusif dan hijau, diarahkan untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi (pro-growth). Ketiga, sinergi bauran kebijakan ekonomi nasional.

Bank Indonesia senantiasa memperkuat sinergi dengan Pemerintah, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), asosiasi, dunia usaha, media massa, dan akademisi. Sinergi membawa pada ketahanan ekonomi 2023 dan kebangkitan menuju Indonesia Maju.

Tiga pesan penting Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo tersebut sejalan dengan isi LPI 2023, termasuk perlunya penguatan sinergi kebijakan untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional.

Bank Indonesia meyakini bauran dan sinergi erat antara kebijakan pengelolaan ekonomi jangka pendek dengan kebijakan transformasi sektor riil akan mampu memperkuat dan mendorong lebih lanjut kebangkitan ekonomi nasional menuju Indonesia Maju.

Keberlanjutan transformasi sektor riil akan mendorong peningkatan kapasitas output potensial dalam jangka menengah sehingga ekonomi dapat tumbuh lebih tinggi dengan stabilitas yang tetap terjaga.

Diseminasi Perkembangan Ekonomi Daerah Terkini

Kinerja Ekonomi Aceh tercatat tumbuh lebih rendah dibandingkan wilayah Sumatera dan Nasional. Secara spasial di wilayah Sumatera, pangsa perekonomian Aceh berada nomor tiga terendah dibandingkan 9 (sembilan) provinsi lainnya.

Dari sisi lapangan usaha, sebagian besar LU utama tetap tumbuh positif. LU Pertanian dan Perdagangan tumbuh lebih tinggi dan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi Aceh pada triwulan III 2023. Kondisi inflasi yang tetap stabil juga turut berdampak pada terjaganya konsumsi yang turut mendukung pertumbuhan LU Perdagangan. Di sisi lain, LU Transportasi melambat seiring adanya normalisasi mobilitas pasca mudik lebaran di triwulan sebelumnya.

Pangsa sektor industri masih cukup rendah dalam struktur perekonomian Provinsi Aceh. Hal ini menjadi salah satu penahan kinerja ekonomi untuk dapat tumbuh lebih baik mengingat industri dapat memberikan nilai tambah dibandingkan dengan sektor lain yang menghasilkan bahan mentah, salah satunya adalah sektor pertanian yang memiliki pangsa terbesar.

Dari sisi pengeluaran, ekspor menjadi penopang pertumbuhan ekonomi Aceh pada triwulan III 2023. Kinerja ekspor Aceh mengalami peningkatan didorong oleh ekspor nonmigas seperti komoditas bahan bakar mineral, kopi serta minyak nabati. Konsumsi rumah tangga tetap tumbuh didukung adanya perayaan Maulid Nabi. Namun demikian, konsumsi pemerintah melambat diakibatkan oleh penurunan realisasi belanja pegawai pasca penyaluran THR dan gaji ke-13 ASN.

Secara spasial, dari sisi pangsa, Kabupaten  Aceh Utara memiliki pangsa tertinggi terhadap perekonomian di Provinsi Aceh dengan pangsa sebesar 14,05%. Hal ini sejalan dengan luas daerah dan jumlah penduduk Kabupaten Aceh Utara yang juga salah-satu terbesar di Provinsi Aceh.

Bank Indonesia melakukan kajian setiap lima tahun sekali untuk melihat Komoditas, Produk, dan Jasa Unggulan (KPJU) di semua wilayah kerjanya, termasuk di Provinsi Aceh. KPJU ini dapat digunakan oleh pemangku kebijakan dalam merumuskan strategi pengembangan ekonomi ke depan. Hasil KPJU 2021 menunjukkan bahwa di wilayah kerja KPwBI Lhokseumawe memiliki sektor unggulan berupa perdagangan dan pertanian.

 

Dari sisi fiskal, pemerintah daerah di Aceh memiliki tantangan tersendiri mengingat Dana Otsus mulai mengalami penurunan sejak tahun 2020. Pemda dituntut untuk meningkatkan kemandirian fiskal agar pembangunan dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak terdampak dari penghapusan dana Otsus tersebut.

Perlambatan kinerja ekonomi tercermin dari penyaluran kredit perbankan yang tercatat melambat pada akhir tahun. Hal ini juga dikonfirmasi oleh hasil survei konsumen yang dilakukan oleh Bank Indonesia dimana menunjukkan penurunan indeks pada komponen Indeks Kondisi Ekonomi (IKE). (*fadhil)