Beritanasional.id, Parepare – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Parepare didorong untuk melahirkan peraturan daerah (Perda), penyaluran gas elpiji bersubsidi ukuran 3Kg di tengah masyarakat.
Hal ini muncul saat mendengarkan aspirasi sejumlah pihak seperti puluhan pengurus Laskar Merah Putih (LMP) Parepare, Dinas Perdagangan, perwakilan SPBBE, dan agen Pertamina (Hiswana Migas), Selasa, (18/8/2020).
Wakil Ketua DPRD Parepare, H. Tasming Hamid meminta Dinas Perindag akan mengawasi secara ketat.
Pengkalan-pangkalan yang nakal agar diedukasi terkait elpiji melon hanya untuk msyarakat miskin.
“Jika ditemukan ada pangkalan yang nakal, seperti menjual ke luar Parepare akan dicabut izin usahanya,” tegasnya.
Dalam hearing itu, ia uga mendorong lahirnya Perda atau Perwali untuk mempertegas penyaluran gas elpiji tersebut.
“Jika ternyata dari hasil pengawasan ada temuan, maka diperlukan kita akan terbitkan Perda atau Perwali,” tandas Tasmin
Ketua LMP Parepare, H. Syamsul Latanro menegaskan, hearing bersama seluruh pihak terkait menyusul kelangkaan gas melon yang terjadi sejak sepekan terakhir. H. Syamsul mengatakan, LMP bergerak karena dorongan hati nurani atas keluhan masyarakat.
“Kami (LMP Parepare) sangat gelisah karena masyarakat lapis bawah mengeluh atas kelangkaan distribusi elpiji. Inilah yang mendasari sehingga kami datang untuk mencari solusi,” katanya.
Dari pantauan pihaknya, kata Syamsul, diduga kelangkaan gas elpiji ini akibat adanya oknum yang menjual ke luar daerah, dan ada juga menjual di atas harga, bahkan dijual hingga Rp25 ribu pertabung.
Sekretaris Dinas Perdagangan Parepare, St Rahmah mengatakan, kelangkaan gas elpiji berdasarkan pantauan di lapangan yang dilakukan pihaknya, dipicu sindrom yang disebut panic buying atau membeli barang dalam jumlah banyak oleh oknum tertentu akibat panik pada momen tertentu.
“Terjadi panic buying pada momen hari-hari besar, juga disebabkan hajatan. Untuk pelaksanaan akiqah misalnya, butuh 15 tabung, nikah 25 tabung. Jika terjadi musim kemarau, terjadi pendistribusian untuk irigasi dan peternakan,” jabar St Rahmah.
Pihaknya, kata Rahmah, akan melakukan pengawasan ketat bersama stakeholder untuk menghindari kelangkaan gas elpiji.
“Kami juga telah melakukan operasi pasar gas elpiji 2.220 di permukiman padat penduduk,” katanya.
