KPU-Pemda Bone Bolango Sepakati Anggaran Pilkada, Bawaslu Bone Bolango akan Melapor ke Bawaslu RI dan Mendagri
BeritaNasional.ID, GORONTALO – Sempat ditolak karena dinilai tidak sesuai kesepakatan awal, akhirnya KPU Kabupaten Bone Bolango dan Pemda Bone Bolango sepakati anggaran Pilkada sebesar Rp21 milyar.
Kesepakatan itu diambil setelah kedua pihak dimediasi secara langsung oleh Penjagub Gorontalo, Ismail Pakaya, di Rumah Jabatan Gubernur Gorontalo, Senin (27/11/2023).
“Alhamdulillah, tadi sudah dimediasi oleh Penjagub Gorontalo. Tawaran awal kami sebesar 21 miliar ditolak, namun akhirnya disetujui, dan Alhamdulillah sudah dilakukan penandatanganan berita acara kesepakatan,” ungkap Plt Bupati Bone Bolango, Merlan Uloli.
Ditempat yang sama, Ketua KPU Bone Bolango, Sutenty Lamuhu, menyampaikan bahwa anggaran untuk Pilkada yang disepakati tersebut telah dirasionalisasi berdasarkan hasil pencermatan dan efisiensi anggaran pada Rancangan Anggaran Biaya.
“Angka tersebut (21 milyar, red) telah dilakukan rasionalisasi berdasarkan hasil pencermatan dan efisiensi anggaran yang telah dilakukan pada RAB yang disusun,” jelasnya.
Dikatakan pula bahwa dalam tahapan teknis pada RAB yang telah disusun tersebut tidak ada item yang dihapus melainkan pengurangan volume kegiatan.
“Dalam tahapan teknis, tidak ada item yang dihapuskan, yang dilakukan hanyalah pengurangan volume kegiatan,” tandasnya.
Namun Keputusan KPU Bone Bolango yang telah sepakat dengan Pemda Bone Bolango ternyata berbeda dengan Bawaslu Kabupaten Bone Bolango.
Dihubungi terpisah, Ketua Bawaslu Kabupaten Bone Bolango Sofyan Djama mengatakan bahwa belum terjadi kesepakatan antara Bawaslu dan Pemda Bone Bolango soal jumlah anggaran yang dituangkan dalam NPHD tersebut. Bawaslu Bone Bolango mengusulkan anggaran Pilkada sebesar Rp.10 Milyar sementara Pemda hanya menawarkan sebesar Rp.9 Milyar.
Sofyan pun mengaku akan menemui Bawaslu RI dan Mendagri untuk melaporkan perkembangannya.
“Karena belum ada kesepakatan dari Pemda, maka Bawaslu Bone Bolango akan ke Bawaslu RI dan Mendagri untuk melaporkan perkembangannya,” tandas mantan Komisioner KPU Kabupaten Bone Bolango ini. (Noka)
