Masalah Sampah Belum Teratasi Secara Maksimal

BeritaNasional.ID, BONDOWOSO JATIM – Ada pekerjaan berat yang harus dikerjakan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) tahun ini. Yaitu menaikkan peringkat Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS).
Sebab pada tahun 2025, Bondowoso berada di peringkat 386 dari 420 Kabupaten/Kota se-Indonesia. Terpuruknya IKPS mendapat kritikan dari Wakil Ketua DPRD Bondowoso, Sinung Sudrajad.
Menurutnya, DLH harus bekerja keras untuk memperbaiki IKPS. Sebab kalau peringkatnya tetap seperti itu, peringkat 386, berarti Kabupaten Bondowoso tetap mempertahankan predikat Kabupaten paling kotor di Indonesia.
“Sebagai wakil rakyat, kami prihatin dengan kondisi Bondowoso menempati posisi 386 daerah terkotor di Bondowoso dari 420 Kabupaten Kota,” kata kader GMNI yang berhasil mencapai puncak karirinya di lembaga legislative ini.
Untuk menyelesaikan persoalan sampah, lanjutnya, jangan hanya dilakukan oleh DLH saja, tapi semua pihak termasuk aktivis dibidang persampahan. Sedangkan OPD lain yang harus terlibat adalah Dinas Perkim, Pariwisata, dan BSBK.
Seluruh stake holder terkait ini haris bersatu padu membentuk sistem pengelolaan sampah terpadu. Agar system ini berjalan optimal juga harus melibatkan komunitas pegiat lingkungan, misalnya Sarkaspace dan lainnya.
Sinung, sapaannya, meyakini, kalau semua pihak (OPD terkait, red) terlibat dalam mengatasi sampah, termasuk masyarakat, maka tahun depan IKPS Nondowoso akan melonjak ke nomor kisaran puluhan, bukan ratusan seperti tahun 2025.
“Sementara posisi Bondowoso di Jawa Timur nomor 1 dari bawah alias peringkat ke 38 dari 38 Kota/Kabupaten di Jawa Timur. Ini artinya kan Bondowoso ‘tempat sampah’, baik di Indonesia maupun di Jatim,” jelasnya.
Politisi PDIP ini menilai, Pemkab Bondowoso lemah dalam melakukan sosialisasi pentingnya kebersihan. Padahal ada instrument Pemerintah Desa, Kecamatan, dan Komunitas anti sampai yang bisa dijadikan ujung tombak. (Syamsul Arifin/Bernas)



