Parpol dan Wartawan di Bone Bolango Ikut Sosialisasi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa pada Pemilu Serentak Tahun 2024
BeritaNasional.ID, Gorontalo – Sejumlah Partai Politik (Parpol) peserta pemilu bersama sejumlah wartawan dari media online, cetak dan televisi di Kabupaten Bone Bolango mengikuti Sosialisasi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa yang digelar oleh Bawaslu Kabupaten Bone Bolango di Grand Q Hotel Kota Gorontalo, Jum’at (3/2/2023).
Diketahui kegiatan ini bertujuan agar parpol dan media mengetahui tentang kewenangan Bawaslu terkait penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu. Mulai dari langkah pencegahan dan penyelesaian yang meliputi pelaksanaan mediasi dan ajudikasi.
“Pemilu merupakan agenda bersama, dan seluruh pihak baik parpol, media dan masyarakat harus mengetahui agendanya, serta aktif memastikan prosesnya berjalan sesuai dengan aturan,”kata Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo Ahmad Abdullah saat memberikan sambutan pada pembukaan kegiatan.
Lebih lanjut Ahmad juga berharap dengan dilaksanakannya kegiatan sosialisasi para peserta dapat menyampaikan produk hukum tentang Pemilu kepada masyarakat, sehingga nantinya mampu meminimalisir terjadinya pelanggaran Pemilu.
“Kami berharap informasi tentang produk hukum Pemilu bisa tersampaikan melalui diskusi baik secara formal maupun informal,”ujarnya.
Ditempat yang sama Ketua Bawaslu Kabupaten Bone Bolango Moh. Fahri Kaluku meminta agar semua pihak memastikan Pemilu berjalan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dengan secara bersama-sama melakukan pengawasan tahapan pemilu.
“Tentu hal itu tidak hanya ada di pundak penyelenggara Pemilu saja, akan tetapi perlu peran serta semua pihak dan dengan sosialisasi ini kita lebih memahami bagaimana melakukan pengawasan partisipatif nantinya,”ucap Fahri.
Fahri menegaskan bahwa dalam upaya pencegahan terjadinya potensi dugaan pelanggaran dan adanya potensi sengketa pada tahapan pemilu 2024, masyarakat dapat ikut terlibat dalam pengawasan tahapan pemilu.
“Terhadap potensi pelanggaran yang terjadi, ini membutuhkan perhatian kita semua terutama partai politik dan penyelenggara pemilu termasuk media massa,”pungkasnya. (Noka)
