Sekprov Sulbar Hadiri Virtual Rakor Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah

Sekprov Sulbar Muhammad Idris, pada kesempatan itu menyampaikan bahwa dirinya mengikuti perkembangan apa yang menjadi garis komando kebijakan BNPB. Ia mengatakan, yang paling menggembirakan adalah telah mendapatkan informasi yang sangat komprehensif berkaitan dengan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) yang diterbitkan oleh BNPB

“Ada catatan-catatan yang menempatkan Sulbar menjadi provinsi yang paling berisiko dalam aspek kebencanaan di Indonesia,”ucap Idris

Olehnya itu, Ia menegaskan tidak cukup hanya sekedar memahami risikonya. Tetapi, juga  harus ada integritas planning untuk merancang daerah dalam sebuah kerangka perencanaan komprehensif, yang memastikan bahwa  Sulbar sudah dikelola dengan perspektif pengelolaan bencana yang modern

“Saya tidak akan mengulas indikator yang lain, tapi yang harus diperhatikan yaitu indikator kapasitas pemerintah daerah. Paling tidak ada tujuh hal yang dikelola dengan baik, sehingga kita bisa memaknai indeks risiko bencana di Sulbar ini menjadi terkelola,” kata Idris

Berkaitan dengan aspek kajian-kajian risiko, Ia meminta pihak BNPB untuk mendampingi Sulbar, sesudah ditetapkan menjadi provinsi yang sangat rentan risiko bencana tertinggi di Indonesia

“Yang paling menarik yaitu berkaitan dengan sistem informasi di Sulbar. Kita memiliki 575 desa dan 69 kecamatan yang seharusnya hak-hak pengembangan sistem informasi kebencanaannya sudah bisa unggul,”tandasnya

Idris juga menyampaikan, sebelum IRBI itu keluar, Ia pernah menyampaikan di Surabaya pada Tahun 2019 untuk menjadikan Sulbar menjadi laboratorium dan pusat pendidikan kebencanaan di Indonesia Timur

“Saya titipkan kepada pak Arwan Aras selaku Anggota DPR RI untuk bisa mendorong keberadaan Sulbar menjadi pusat pendidikan, pelatihan kebencanaan, dan laboratorium penanggulangan bencana,”ucapnya (jimmi