BeritaNasional.ID, Kabupaten Malang – Mengantisipasi meningkatnya potensi bencana hidrometeorologi akibat peralihan musim kemarau ke penghujan, Polres Malang menyiagakan sekitar 800 personel untuk mendukung penanganan bencana di wilayah Kabupaten Malang. Kesiapsiagaan dilakukan melalui sistem rayonisasi agar penanganan di lokasi kejadian dapat berlangsung lebih cepat, Kamis (5/11/2026).
Kesiapan tersebut ditandai dengan Apel Kesiapsiagaan Bencana yang digelar di halaman Mapolres Malang. Kegiatan ini melibatkan sejumlah instansi terkait sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi banjir, tanah longsor, hingga angin kencang.
Kapolres Malang AKBP Rulian Syauri mengatakan, perubahan cuaca dalam beberapa waktu terakhir mulai memicu sejumlah kejadian bencana di wilayah Kabupaten Malang.
“Awalnya kekeringan, sekarang mulai ada angin, kemudian angin kencang, selanjutnya hujan. Sehingga menyebabkan beberapa titik bencana di wilayah Kabupaten Malang,” ungkap Rulian.
Menurutnya, sejumlah wilayah telah mengalami tanah longsor. Selain itu, angin kencang juga menyebabkan kerusakan rumah warga hingga bangunan sekolah.
Rulian menegaskan, apel kesiapsiagaan tersebut bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan untuk memastikan kesiapan personel, sarana prasarana, serta dukungan logistik dalam menghadapi kemungkinan bencana.
“Kita melaksanakan siaga untuk mengecek kesiapan personel dan sarana prasarana yang ada. Sehingga apabila terjadi bencana, kita tidak terdadak, termasuk bantuan-bantuan yang sifatnya logistik,” jelasnya.
Dari jajaran Polres Malang, sekitar 800 personel disiapkan untuk mendukung penanganan bencana. Pengerahan dilakukan dengan sistem rayonisasi yang membagi wilayah menjadi empat kawasan, yakni rayon utara, selatan, barat, dan timur.
Melalui pola tersebut, personel yang berada paling dekat dengan lokasi kejadian dapat segera diterjunkan untuk melakukan penanganan awal, membantu evakuasi, serta mengamankan wilayah terdampak.
“Rayonisasi ada utara, selatan, barat, dan timur. Jadi kita ambil personel-personel yang paling dekat dari titik kejadian,” pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Malang Dra. Hj. Lathifah Shohib mengungkapkan, sejumlah kejadian bencana dalam beberapa hari terakhir telah berdampak pada berbagai wilayah di Kabupaten Malang, terutama kawasan Malang bagian timur.
Dampak bencana tidak hanya menyasar permukiman warga, tetapi juga sektor pertanian. Sejumlah lahan persawahan dilaporkan terendam banjir sehingga menyebabkan tanaman padi mengalami kerusakan.
Berdasarkan laporan yang diterimanya, kejadian bencana sepanjang 2026 telah tersebar di lima kecamatan, yakni Pujon, Tirtoyudo, Ampelgading, Singosari, dan Sumbermanjing Wetan (Sumawe).
Selain sektor pertanian, fasilitas pendidikan juga terdampak. Salah satunya SMP Satu Atap 4 yang mengalami kerusakan berat akibat bencana.
Lathifah menegaskan, penanganan bencana membutuhkan koordinasi dan keterlibatan seluruh unsur terkait. Pemerintah Kabupaten Malang tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan kepolisian, TNI, serta instansi lainnya.
“Dengan kesiapan seperti ini, kita tidak perlu waktu lama untuk menangani bencana yang ada di Kabupaten Malang. Penanganannya harus dilakukan secara gotong royong. Tidak mungkin Pemkab sendiri, Polres sendiri. Kita harus bekerja sama dalam satu komando,” ujarnya.
Ia meminta seluruh unsur yang terlibat memperkuat koordinasi agar penanganan di lapangan berjalan cepat, terarah, dan tidak tumpang tindih, terutama ketika menghadapi situasi darurat.
“Beberapa sawah tergenang banjir sehingga tanamannya rusak. Mudah-mudahan bencana tidak meluas ke wilayah lainnya,” katanya.
Selain kesiapan aparat dan pemerintah daerah, Lathifah juga mengingatkan masyarakat untuk berperan aktif mengurangi risiko bencana dengan menjaga kebersihan lingkungan. Salah satunya dengan tidak membuang sampah sembarangan, terutama ke sungai dan saluran air.
Menurutnya, tumpukan sampah yang menghambat aliran air berpotensi memicu luapan hingga menggenangi lahan pertanian dan permukiman warga.
“Masyarakat juga harus disiplin, misalnya tidak membuang sampah di sungai. Salah satu penyebabnya adalah timbunan sampah yang menghalangi jalannya air sehingga terjadi luapan. Jadi, kita harus menjaga lingkungan bersama-sama,” tegasnya.
Terkait dukungan anggaran, Lathifah memastikan Pemkab Malang telah mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan penanganan bencana. Serapan anggaran kebencanaan pada tahun sebelumnya diperkirakan mencapai 80 hingga 85 persen. Sementara itu, kebutuhan anggaran untuk 2027 masih dalam tahap pembahasan.
Pemkab Malang juga memperoleh dukungan dari Kementerian Sosial untuk penanganan kebencanaan melalui delapan titik.
Dengan disiagakannya sekitar 800 personel Polres Malang dan penguatan koordinasi lintas instansi, pemerintah daerah berharap penanganan bencana dapat dilakukan lebih cepat dan terkoordinasi. Upaya tersebut terutama difokuskan pada penyelamatan warga, penanganan kerusakan infrastruktur, serta penyaluran bantuan bagi masyarakat terdampak.(den)
