BeritaNasional.ID, BONDOWOSO JATIM – Untuk menghindari terjadinya politisasi beragama menjelang Pemilu 2024 dan menghindari terjadinya konflik antar beragama, Bupati Bondowoso Drs. KH. Salwa Arifin menggagas berdirinya Kampung Moderasi.
Yang mengusulkan terbentuknya Kampung Moderasi adalah Forum Komunikasi Antar Umat Beragama (FKUB) saat melakukan halaqah dan Rapat Koordinasi (Rakor) di Peringgitan Rumah Dinas Bupati, rabu 5/7 2023.
“Saya setuju dengan usulan FKUB tentang perlunya dibentuk Kampung Moderasi. Untuk menghindari gesekan dan konflik antar umat beragama,” kata Kyai Salwa, sapaan Bupati pada BeritaNasional.ID.
Tujuannya, kata Kyai Salwa, agar konflik antar ummat beragama bisa diminimalisir dan masing-masing penganut agama harus berpegangan kepada ajaran agamanya. Sehingga agama tidak hanya dipahami secara sepotong-sepotong, tapi dipahami secara utuh.
Ditambahkan, saya berpesan, perkuat komunkisai antar ummat beragama. Itulah yang melatari saya mensupport kegiatan moderasi beragama. Bahkan saya menyetujui rencana pembentukan Kampung Moderasi yang diusulkan FKUB.
Bupati memerintahkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, segera mengambil langkah-langkah. Agar Kampung Moderasi segera terbentuk. Daerah lain yang sudah terbentuk Kampung Moderasi, antara lain Magetan dan Lumajang.
Di tempat yang sama, Ketua FKUB, Dr. H. Mas’ud Ali mengatakan, kondisitas masyarakat harus terbangun. Perbedaan beragama dan keyakinan tidak boleh menjadi sekat untuk bersama. Tentu dalam kontek ruang bernegara, bukan dalam kontek beragama.
“FKUB melakukan halaqoh sekaligus Rakor bersama Bupati, Kejaksaan, Kemenag, Bakesbangpol, Dinsos P3AKB, Pendeta tentang Moderasi beragama. Pematerinya adalah saya dan Bupati,” jelasnya.
Substansi halaqah, lanjutnya, lebih menekankan pada pemahaman agama yang utuh dari masing-masing agama. Sehingga tidak melahirkan konflik antar umat beragama. Karena pada prinspinya, semua agama mendorong penganutnya berprilaku baik, menyantuni, dan menyayangi antar sesama.
Karena, lanjutnya, perbedaan itu fitroh yang harus disadari oleh semua agama. Itulah titik tekannya. Outputnya, kita harus terus bergandengan tangan antar tokoh agama dengan pemerintah.
Ditambahkan, termasuk dengan instansi terkait. Seperti dengan kepolisian, pemerintah, hususnya Diskominfo. Bagaimana upaya-upaya kerukunan tidak dirusak dengan berita-berita hoax. Ada tim, ada upaya pemerintah lewat Diskominfo.
Kalau bisa menghentikan issue-issue yang merusak kerukunan antar ummat beragama. Apalagi menghadapi tahun politik. Terutama menjelang Pemilu 2024. Masyarakat secara sadar bisa menggunakan haknya tanpa ada pihak-pihak yang mengintimidasi.
“Karena pilihan politik itu juga fitroh. Tidak bisa lalu diarahkan pada satu partai. Yang harus dihindari, agar tidak ada politisasi agama. Karena politisasi agama hanya melahirkan kecemburuan,” jelasnya. (Advertorial/BeritaNasional.ID)
