BeritaNasional.ID, JAKARTA – Sikap menolak wacana kenaikan harga BBM subsidi jenis Pertalite dan Solar. disuarakan oleh empat politisi senior dari tiga fraksi pendukung Pemerintah di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Sikap penolakan tersebut disampaikan politisi PKB Ir. H. Nasim Khan, Fathan Subchi, politisi PDIP Rieke Diah Pitaloka, politisi Partai Golkar Misbakhun dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Byarwati.
“Pemerintah harus bijaksana dan tidak memberatkan masyarakat, kenaikan harga BBM bersubsidi pertalite dan solar akan membuat rakyat kecil menengah kebawah semakin susah,” kata Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Nasim Khan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta,. Selasa (30/08/2022).
Kendati beban subsidi energi termasuk BBM di dalamnya memang menjadi komponen yang memberatkan APBN selama ini. Namun, kata Nasim, pemerintah harus bisa mencari alternatif lain yang bisa menyelamatkan semuanya. Terutama menyelamatkan nasib rakyat kecil menengah kebawah.
“Menurut saya pertama, pemerintah harus melakukan pembatasan dan peningkatan pengawasan distribusi BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran. maka efisiensi penggunaan BBM bersubsidi akan semakin maksimal, ” usulnya.
Kedua, pemerintah bisa segera mengimpor minyak mentah murah dari Rusia. Menyusul, tawaran harga minyak mentah dari Rusia lebih murah 30 persen dibandingkan harga pasar.
“Sebagai negara yang bebas atau non blok, Indonesia tentunya berhak memilih yang terbaik demi kepentingan dan kebutuhan bangsa dan kemaslahatan rakyat Indonesia.Kalau kita harus mengimpor barang yang kualitasnya lebih baik, lebih murah, kenapa tidak,” ucap politisi asal Dapul III Jatim (Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso) .
Nasim pun percaya, pemerintah akan mengambil keputusan yang terbaik dalam melindungi kepentingan rakyat dan bangsa.
“Saya yakin pemerintah bisa memutuskan yang terbaik untuk bangsa dan negara kita,” imbuh Nasim
Anggota Komisi VI DPR Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Rieke Diah Pitaloka meminta pemerintah memperbaiki data penerima BBM bersubsidi yang terintegrasi dengan kementerian terkait.
“Kami mendesak kementerian terkait untuk membuka data siapa penerima subsidi BBM dengan jelas dan transparan. Ketika data subsidi BBM belum secara jelas transparan dan akurat, Sebab penerima subsidi seharusnya adalah masyarakat yang benar-benar tidak mampu, subsidi BBM-nya dari APBN naik terus, kami menolak kenaikan harga BBM subsidi,” tegas Rieke.
Anggota Komisi XI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Byarwati meminta pemerintah mempertimbangkan kebijakan BBM bersubsidi yang hanya diprioritaskan untuk kalangan bawah saja.
Anggota Komisi XI Fraksi Golkar Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah menghitung dampak kenaikan harga BBM bersubsidi.
“Keputusan tersebut tidak hanya berdampak signifikan untuk perekonomian. tetapi juga dampak terhadap situasi ketertiban dan keamanan, ” tuturnya.
Sikap menolak wacana kenaikan harga BBM subsidi juga disampaikanWakil Ketua Komisi XI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Fathan Subchi menyatakan tegas mendukung kenaikan harga BBM bersubsidi. Syaratnya, ada pengendalian konsumsi BBM. Misalnya, melalui peningkatan layanan transportasi publik.
Hal sama juga disampaikan politisi senior PKS Anis Byarwati. secara khusus dirinya meminta pemerintah mempertimbangkan kebijakan BBM bersubsidi yang hanya diprioritaskan untuk kalangan bawah saja.
