Daerah

KPK Diminta Usut Dugaan Korupsi Pembangunan Rusun SNVT Di Provinsi NAD

BeritaBadional.ID Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta mengusut dugaan terjadinya penyimpangan proyek pembangunan Rumah Susun dan Rusun SNVT (Satuan Non Vertikal Tertentu) di Provinsi Aceh (NAD) oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) Tahun Anggaran 2016-2017. Proyek tersebut diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp 4.205.539.000 dan telah melaporkan ke KPK pada 28 Mei 2018.

Direktur Eksekutif Center of Energi and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman mengatakan, setidaknya ada lima lokasi pembangunan Rusun Pondok Pesantren dan Rusun Nelayan yang berpotensi merugikan keuangan negara sebesar Rp 4.205.539.000. Karena nilai kontrak yang disepakati pihak Kementerian PUPR dengan perusahaan sangat tidak normal dan tidak sesuai harga standar.

“Kami menduga praktik korupsi itu dilakukan oknum Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Satuan Kerja (Satker) dengan PPK di daerah bekerjasama dengan oknum di Lingkungan Ditjen Penyiapan Perumahan, serta Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR,” jelas Yusri Usman di Jakarta, Minggu (3/6/2018).

Yusri menegaskan, pihaknya langsung melakukan peninjauan langsung ke sejumlah lokasi pada bulan April 2018. Berdasarkan hasil investigasi ditemukan lima proyek, antara lain pembangunan Rusun Ponpes Al Madinatuddiniya Babussalam di Peudada, Bireun; Rusun Dayah Bustanul Huda di Julok, Aceh Timur; dan STAIN Malikul Saleh di Lhoksumawe mangkrak selama 1,5 tahun. Adapun pembangunan itu dikerjakan oleh PT Danapati Mulia yang bekerjsama (KSO) dengan PT Kana Harapan Jaya.

“Kualitas bangunannya juga sangat diragukan, termasuk ketahanan bangunan, sehingga membahayakan bagi keselamatan para santri yang akan menggunakan gedung tersebut di kemudian hari,” jelasnya.

Menurut Yusri, semua permasalahan itu bisa terjadi diduga karena panitia telah menunjuk perusahan pemenang yang tidak mempunyai pengalaman kerja sesuai paket pekerjaan dan tidak memenuhi syarat sesuai ketentuan Badan Jasa Konstruksi. Bahkan praktek jual beli paket pekerjaan oleh perusahaan pemenang tender marak terjadi dengan harga dibawah 15 % – 20% dari nilai kontrak sehingga dapat dibayangkan dengan nilai subkontrak yang jauh dibawah harga yang layak akan menghasilkan nilai bangunan jauh dari standar yang layak.

Anehnya lagi pihak ULP malah kembali memberikan paket pekerjaan lagi kepada PT Kana Harapan Jaya membangun Rusun Darussalam untuk Tahun Anggaran 2018. “Sekarang oleh pejabat di pusat sedang dirancang skenario penyelamatan seolah-oleh tiga proyek itu telah diputus kontraknya dengan pemotongan nilai kontrak sebesar Rp 3 miliar, kemudian direncanakan akan dibuat kontrak baru dengan judul revitalisasi terhadap 3 obyek rusun ponpes tersebut agar terhidar dari proses hukum.

Begitu juga dengan pembangunan Rusun 1 Kedah Kampung Jawa Kota Madya Banda Aceh yang dikerjakan oleh PT Anda Maria belum selesai sesuai waktu kontraknya. Termasuk pembangunan Rusun Nelayan di Desa Matang Nibung, Rantau Selamat, Kab. Aceh Timur belum juga rampung dikerjakan pada saat investigasi dilakukan. Yusri menduga penyimpangan anggaran yang terjadi secara masiv lantaran adanya kerjasama antara oknum Satker dengan PPK dan pengusaha beberapa perusahaan.

Bahkan disinyalir oknum Inspektorat Kementerian PUPR dan oknum anggota Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) ikut terlibat. Sebagai informasi tambahan, bahwa PPK 2018 Ahmad Muhajir adalah abang kandung dari Rajaidin sebagai PPK 2016-2017. “Untuk itu penyidik berkenan menyelidikinya apakah ada upaya melindungi penyimpangan yang diduga sudah terjadi pada tahun 2016 dan 2017,” jelasnya.

Direktur Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi juga mengatakan, selain nilai kontrak yang tidak wajar serta dugaan pemenang lelang sudah diatur oleh oknum Kementerian PUPR. Hingga saat ini tiga proyek tiga proyek pembangunan yang dijalankan Satuan Nonvertikal Tertentu (SNVT) belum juga rampung dikerjakan, contohnya pembangunan Rusun 1 yang dijalankan PT Anda maria yang seharusnya proyek ini sudah selesai pada akhir Desember tahun 2017.

“Kami meminta KPK harus segera bertindak agar membuka penyelidikan dan memanggil pihak-pihak terkait yang bertanggung jawab menjalankan paket proyek rumah susun Kementerian PUPR. Jangan sampai Kementerian PUPR yang mendapat porsi paling gede dari APBN 2018 yakni sebesar Rp 106,9 triliun malah dijadikan lumbung korupsi oleh oknum tidak bertanggung jawab,” tegasnya. (Sarif/dki)

Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Back to top button
Close
Close