BeritaNasional.ID, BANYUWANGI – Maraknya baliho yang bertuliskan tolak politik dinasti dinilai tak lebih hanya isu murahan belaka. Hal itu disampaikan politisi gaek Banyuwangi, Ir. HM Eko Sukartono. Bahkan, menurut Eko, terkait slogan politik dinasti tersebut merupakan bentuk kampanye hitam yang tak berdasar.
“Di negara kita ada konstitusi yang mengatur setiap warga negara berhak mencalonkan dirinya sebagai kepala daerah, yang tentunya dengan berbagai persyaratan harus dipenuhi,” tegas Eko, saat jumpa pers di salah satu rumah makan di Banyuwangi, Jum’at (6/11/20).
Menurut mbah Eko, sapaan akrab pegiat LSM Rejowangi ini, beberapa persyaratan itu diantaranya warga negara indonesia, sehat jasmani dan rohani, pendaftaran bisa perseorangan maupun diusung oleh partai dengan persyaratan-persyaratan sebagaimana diatur dalam undang-undang.
“Siapapun yang mau mencalonkan ya silahkan, sepanjang memenuhi persyaratan. Kalau dinasti itu kan memberikan tampuk kekuasaan tanpa ada proses demokrasi, dan ini terjadi pada sistem kerajaan. Sedangkan Indonesia bukanlah sebuah kerajaan, Banyuwangi juga bukan kerajaan,” tandasnya.
Eko yang juga pernah menjadi Cawabup bersama Cabup Ir. HM A. Wahyudi di Pilkada Banyuwangi beberapa waktu lalu itu menambahkan, banyak tokoh-tokoh di Banyuwangi yang berpotensi namun tidak lolos seleksi partai. Alhasil, hanya ada paslon yang bisa mendapatkan rekomendasi partai dan akhirnya mendaftar di KPUD.
“Jadi tahapan-tahapan demokrasi itu sudah dilalui, partai punya standar tersendiri untuk menentukan tokoh yang diusung menjadi calon. Terus, bentuk dinastinya dimana ? Apakah karena istri seorang bupati terus hak konstitusinya sebagai warga negara untuk mencalonkan diri di pilkada hilang ?! Pasal mana yang melarang itu, tolong tunjukkan pada saya,” sergahnya.
Sementara hal senada juga di sampaikan salah seorang tokoh pemuda Kecamatan Singojuruh, H. Ahmad Harun. Dia meminta masyarakat agar tidak mudah termakan isu-isu murahan yang tanpa dasar.
“Apakah salah menjadi istri seorang bupati ? Apakah salah istri seorang bupati mencalonkan diri dalam kontestasi pilkada, apakah Bupati Anas secara tiba-tiba dan semaunya sendiri mengangkat istrinya sebagai bupati ? Tidak kan, lalu apa masalahnya, dinastinya dimana ? Janganlah menyesatkan masyarakat dengan isu-isu murahan demi kepentingan politik praktis segelintir orang,” tegas Harun.
Terakhir, Harun menghimbau pada masyarakat luas terkait pilkada yang bakal digelar 9 Desember 2020 nanti. “Kenali calonnya dengan baik, cermati programnya, jangan pilih pemimpin yang memuja-memuja saat bersama, tetapi kemudian menjelek-jelekkan ketika sudah tak lagi bersama,” pungkasnya. (Apong)
