Polres Malaka Diminta Ungkap Perkembangan Kasus Kekerasan Terhadap Wartawan, Dan Segera Tersangkakan Kades Nauke Kusa
BeritaNasional.ID-Malaka,- Belakangan ini marak kasus kekerasan dan menghalang halangi kerja jurnalis oleh oknum pejabat di Malaka yang berbatasan langsung Timor Leste, ketua pengacara tapal batas RI – RDTL Kabupaten Malaka turut menyoroti kasus menghalang halangi kerja jurnalis oleh oknum kepala desa Nauke Kusa pada pekan lalu di kecamatan Laenmanen.
Sangat disayangkan, kasus terhadap wartawan di malaka rentan sekali dengan oknum pejabat negara. Sebagai pejabat harus paham UU pers agar tidak terjadi hal – hal yang tidak di inginkan. Demikian disampaikan, ketua Pantas Malaka, Melkianus Contarius Seran, S.H., M.H Minggu(1/8/2021) malam.
Dikatakannya, pada saat peliputan, wartawan di lindungi oleh UU Pers no. 40 tahun 1999 sehingga dudukan perkara menghalang – halangi wartawan saat peliputan penyidik polres Malaka dapat menerapkan UU Pers
“Kita melihat tindakan oknum kepala desa Nauke Kusa yang menghambat ataupun menghalang halangi kerja wartawan yang dimana kita ketahui profesi wartawan itu melekat sehingga proses menghalangi pada saat wartawan mencari informasi untuk di publikasikan kepada publik itu sudah masuk pada unsur tindak pidana,”tegas pengacara asal Malaka itu.
Melkianus menjelaskan, tindakan oknum kepala desa Nauke Kusa, Anselmus Dully Berek, telah melanggar UU Pers No. 40 tahun 1999 di dalam ketentuan pasal 4 ayat 3 sudah disebutkan, untuk menjamin kemerdekaan pers sebagai pilar demokrasi, pers punya gak untuk mencari, memperoleh dan menyebarluaskan untuk publik. Jadi jika ada oknum yang melakukan tindakan yang sifatnya menghambat atau menghalangi dapat di pidana paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 500 juta.
“Sebagai praktisi hukum yang pernah menangani beberapa kasus wartawan di Malaka dengan tegas meminta Polres Malaka agar tindak tegas oknum pejabat negara yang bermental preman dengan pekerja pers di Malaka agar ada efek jera untuk pejabat yang lainnya,”katanya.
Secara garis besar tambahnya, pada pasal 8 ayat 1 UU Pers no. 4 tahun 1999 itu dijelaskan, setiap orang yang sengaja melakukan tindakan melawan hukum dengan sengaja menghambat dan menghalang halangi akan di pidana.
“Polres Malaka harus profesional dan tegas menindak lanjuti jangan di biarkan karena kasus wartawan sudah terjadi berulang kali di wilayah hukum Malaka. Sehingga hak wartawan dan demokrasi tidak di kebiri, segera panggil pelaku dan di periksa agar memberikan kepastian hukum kepada korban,”ujarnya
Lebih lanjut dijelaskan bahwa Seharusnya, hal ini tidak boleh terjadi di era reformasi ini, kenapa harus pejabat yang selalu bersentuhan dengan wartawan. Ada apa? Kenapa harus menghambat wartawan dan menghalangi justeru sebagai pejabat publik tahu tupoksi pekerja pers. Sangat miris kenapa wartawan itu selalu jadi korban oknum pejabat publik ini sangat mencurigakan apa lagi dalam meliput investigasi kasus.
“Jika terbukti maka harus di pidana dan copot dari jabatan. Siapapun dia entah pejabat ataupun masyarakat biasa tetap sama di mata hukum. Hukum harus di tegakan seadil adilnya, untuk itu Polres Malaka seharusnya sudah gelar perkara dan segera tetapkan tersangka agar memberi efek jera,”tutupnya
Sementara itu, Kasatreskrim Polres Malaka, Iptu Jamari, S.H., M.H saat di konfirmasi wartawan via WhatsApp belum direspon hingga berita ini di tayangkan.(*)
